Kesehatan dan Rahasia Bank

A.    Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank  diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi :

a)      Kempuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri;

b)      Kemampuan mengelolah dana;

c)      Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat;

d)     Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain.

e)      Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Dengan semakin meningkatnya konpleksitas dan usaha dan profil risiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dari operasional bank. Bagi perbankan, hasil akhir penelitian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha pada waktu yang akan datang, sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain digunakan sebagai sarana penerapan dan implementasi strategi pengawasan bank oleh Bank Indonesia. Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank  melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terdapat risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penelitian kuantitatif dan atau kualitatif setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industei perbankan dan perekonomian nasional.

Aturan Kesehatan Bank

            Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan hal-hal berikut:

a.       Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank,  dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

b.      Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentungan nasabah yang memercayakan dananya pada bank.

c.       Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia.

d.      Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

e.       Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.

f.       Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba-rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.

g.      Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan peraturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank yang betul-betul sehat. Aturan tetang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup dalam berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum dan peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilain tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melalukan tingkat kesehatan bank secara triwulanan untuk posisi pada maret,juni,september,dan Desember. Apabila diperlukan Bank Indonesia meminta hasil penilaian tingkat kesehatan tersebut secara berkala atau sewaktu-waktu untuk posisi penilaian tersebut terutama untuk menguji ketepatan dan kecukupan dan analisis bank. Penilaian tingkat kesehatan bank yang dimaksud diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah posisi penilaian atau dalam jangka waktu yang itetapkan oleh pengawas bank yang terkait.

Penilaian tingkat kesehatan bank yang mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS yang tersiri atas :

a.       Permodalan

Penilaian pendekatan kuanitatif dan kualitatif faktor permodalan antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:

·         Kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);

·         Komposisi permodalan;

·         Tren ke depan/proyeksi KPMM;

·         Aset produktif yang di klasifikasikan dibandingkan modal bank;

·         Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan);

·         Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha;

·         Akses terhadap sumber permodalan; dan

·         Kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan.

b.      Kualitas aset (asset quality)

Penilaian pendekatan kualitatif dan kuantitatif faktor kualitas aset antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-kmponen meliputi:

·         Aset produktif yang diklasifikasikan dibandingkan total aset yang diproduktif;

·         Debitur inti kredit diluar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit;

·         Perkembangan aset produktif bermasalah (nonperforming asset) dibandingkan aset produktif;

·         Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP);

·         Kecukupan kebijakan dan prosedur aset produktif;

·         Sistem kaji ulang (review) interval terhadap aset produktif;

·         Dokumentasi aset produktif;

·         Kinerja penanganan aset produktif bermasalah.

c.       Manajemen

Penilaian terhadap faktor manajemen antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:

·         Manajemen umum;

·         Penerapan sistem manajemen risiko;

·         Kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya.

d.      Rentabilitas (earnings)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor rentabilitas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:

·         Imbal hasil atas aset (return on assets-ROA);

·         Imbal aset atas ekuitas (return on equity-ROE);

·         Margin bunga bersih (net interest margin-NIM);

·         Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO);

·         Pertumbuhan laba operasional;

·         Komposisi portofolio aset produktif dan diversivikasi pendapatan;

·         Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya; dan

·         Prospek laba operasional.

e.       Likuiditas (liquidity)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponon-komponen meliputi:

·         Aset liquid kurang dari 1 bulan dibandingkan liabilitas likuid kurang dari 1 bulan;

·         1-month maturity mismatch ratio;

·         Rasio pinjaman terhadap dana pihak ketiga (loan to deposit ratio – LDR);

·         Proyeksi alur 3 bulan mendatang;

·         Kebergantunga pada dana antarbank dan deposan inti;

·         Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (assets and liabilities management-ALMA);

·         Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pedanaan lainnya; dan

·         Stabilitas dana pihak ketiga (DPK)

f.       Sensitivitas terhadap risiko pasar (sensitivity to market risk)

Penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor sensitivitas terhadap resiko pasar antara lain dilakukan melalui penilaian terhadap komponen-komponen meliputi:

·         Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akibat fluktuasi ( adverse movenement) suku bunga;

·         Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fruktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian sebagai akiat fluktuasi (adverse movement) nilai tukar; dan

·         Kecukupan penerapan sistem manajemen risiko pasar.

Tahapan yang dilakukan dalam proses penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan kertas kerja yang sudah di tentukan. Secara umum tahapan itu adalah sebagai berikut.

a.       Menerapkan formula dan indikator pendukung dalam rangka penilaian seiap komponen yang tertuang dalam Matriks Perhitunga/Analisis Komponen setiap faktor.

b.      Berdasarkan formula dan indikator tersebut, dilakukan proses analisis untuk menetapkan peringkat setiap komponen dengan berpedoman pada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komponen. Dalam proses ini juga dilakukan analisis terhadap berbagai indikator pendukung dan atau perbandingan yang relevan.

c.       Selanjutnya dilakukan proses yang untuk menetapkan peringkat setiap faktor penilaian dengan berpedoan kepada Matriks Kriteria Penerapan Peringkat Faktor. Proses penetapan peringkat setiap faktor penilaian dilakukan setelah mempertimbankan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap komponen.

d.      Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor penilaian, dilakukan proses analisis untuk menetapkan perinngkat komposist bank dengan berpedoman kepada Matriks Kriteria Penetapan Peringkat Komposit. Proses penetapan peringkat komposit bank dilaksanakan setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari setiap faktor.

Bank indonesia dapat meminta direksi, komisaris, dan atau pemegang saham untuk menyampaikan rencana tindakan (action plan) yang memuat langkah-langkah perbaikan dengan target waktu selama periode tertentu yang wajib dilaksanakan oleh bank apabila hasil penilaian tingkat   kesehatan bank menunjukkan bahwa satu atau lebih faktor penilaian memiliki peringkat 4 9empat) dan atau peringkat 5 (lima). Action plan tersebut antara lain meliputi:

a.       Penambahan modal (fresh money) dari pemegang saham bank dan atau pihak lainnya apabila bank mengalami permaslahan faktor permodalan seperti kecenderungan menurunnya KPMM sehingga diperkirakan akan dibawah ketentuan yang berlaku.

b.      Penangan kredit bermasalah secara intensif dan efektif apabila bank mengalami permasalahan faktor kualitas aset seperti menigkatnya jumlah kredit bermasalah sehingga diperkirakan berpengaruh secara signifikan kepada faktor lain.

c.       Peningkatan fungsi audit internal, penyempurnaan pemisahan tugas, dan peningkatan efektivitas tindakan korektif berdasarkan temuan audit apabila bank mengalami permasalahan manajemen seperti lemahnya penerapan pengendalian internal (interval control).

d.      Peningkatan efisiensi bank apabila bank mengalami permasalahan rentabilitas sehingga perolehan laba menurun dan memengaruhi faktor lain secara signifikan.

e.       Peningkatan akses kepada pasar uang, pasar modal, dan atau sumbar-sumber pendanaan lainnya apabila bank mengalami permasalahan likuiditas seperti menurunnya kecukupan likuiditas (liquidity shortage) sehingga diperkirakan akan memengaruhi arus kas jangka pendek.

f.       Penambahan modal (fresh money) dari pemegang saham ban dan atau pihak lainnya atau penataan kembali portofolio bank apabila bank mengalami permasalahan sensitivitas terhadap risiko pasar seperti meningkatnya eksposur risiko suku bunga pada portofolio bank (interest rate rist in banking book) dan kemampuan modal untuk menyerap potensi kerugian tersebut cenderung menurun.

Bank Indonesia secara berkal atau sewaktu-waktu memantau hasil perbaikan berdasarkan pada laporan pelaksanaan action plan  yang disampaikan oleh bank. Apabila diperlukan melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh bank untuk memastikan kebenaran laporan yang disampaikan oleh bank tersebut.

 Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

            Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar:

a.       Pemegang saham menambah modal;

b.      Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank;

c.       Bank menghapusbukukan kredit dan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya;

d.      Bank melakukan marger atau konsolidasi dengan bank lain;

e.       Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban;

f.       Bank menyerahkan permodalan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain;

g.      Bank menjual atau sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila tindakan sebagaimana dimaksud diatas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang memerintahkan direksi bank untuk segera menyalenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Apabila direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, maka Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank tersebut, penunjukan likuidasi, dan perintah pelaksanna likuiditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila penurunan panilaian Bank Indonesia terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan Bank indonesia, pemerintah setelah berkonsultasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republk Indonesia dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Badan khusus tersebut melakukan program penyahatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diseerahkan oleh Bnkan Indonesia kepada badan dimaksud. Dalam melaksanaksan program penyehatan terhadap bank-bank, badan khusus sebagaimana dimaksud diatas mempunyai wewenang yaitu:

a.       Mengambil-alih dan menjalankan segala hak dan wewenag pemegang saham termasuk hak dan wewenang Rapat Umum Permegang Saham;

b.      Mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang direksi dan komisaris bank;

c.       Menguasai, mengelola, dan melakukan tindakan kepemilikan atad kekayaan milik atau yang menjadi hak bank, termasuk kekayaan bank yang berada pada pihak manapun, baik didalam maupun di luar negeri;

d.      Maninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah kontak yang mengikat bank dengan pihak ketiga, yang menurut pertimbangan badan khusus yang merugikan bank;

e.         Menjual atau mengalihkan kekayaan bank, direksi, komisaris, dan pemegang saham tertentu, di  alam negeri ataupun di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui penawaran umum;

f.       Menjual atau mengalihkan tagihan bank dan atau menyerahkan pengeloalaannnya kepada pihak lain, tanpa memerlukan persetujuan nasabah debitur;

g.      Mengalihkan mengelolaan kekayaan dan atau manajemen bank kepada pihak lain;

h.      Melakukan penyertaan modal sementara pada bank, secara langsung atau melalui mengonversian tegihan badan khusus menjadi penyertaan modal pada bank;

i.        Melakukan penagihan piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa;

j.        Melakukan pengosongan atas tanah dan atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain, baik sendiri maupun dengan bantuan alat negara penegak hukum yang berwenang;

k.      Melakukan penelitian dan pemeriksaan, untuk memperolwh segala keterangan yang diperlukan dari yang mengenai bank dalam program penyehatan, dan pihak manapun yang terlibat atau patut diduga terliabat atau mengetahui kegiatan yang merugikan bank dalam program penyahatan tersebut;

l.        Menghitung dan enetapkan kerugian yang dialami bank dalam perogram penyehatan dan membebankan kerugian tersebut kepada modal bank yang bersangkutan dan bila mana keruguan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, komisaris, dan atau pemegang saham maka kerugian tesebut akan dibebankan kepada yang bersangkutan;

m.    Menetapka jmlah tambahan modal yang wajib disetor oleh pemegang oleh saham bank dalam program penyehatan bank;

n.      Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan wewenang sebagai mana dimaksud dalam huruf  a sampai dengan m

Atas permintaan badan khusus, bank dalam program penyehatan dan pihak-pihak yang berkaitan wajib memberikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya termasuk memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas yang ada padanya, dan wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh keterangan, dokumen, dan penjelasan yang diperoleh bank dimaksud. Badan khusus tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Keuangan. Apabila menurut penilaian, badan khusus telah menyelesaikan tugasnya, pemerintah menyatakan berakhirnya badan khusus tersebut. Ketentuan yang diperluan bagi pelaksaan pasal ini, diatur lebih lanjut, dengan Peraturan Pemerintah. Disamping tindakan-tindakan tersebut, bank yang melanggar aturan kesehatan bank dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

B.     Rahasia Bank

Tujuan Penerapan

Dasar dari kegiatan perbankan adalah kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat terhadap perbankan dan juga sebaliknya maka kegiatan perbankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank. Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non keuangan, sering kali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Jumlah kekayaan yang tersimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan merupakan suatu yang perlu dirahasiakan oleh orang lain. Biodata nasabah tertentu merupakan data yang harus di rahasiakan. Sebagian nasabah juga sangat menginginkan agar pinjamannya dari bank tidak diketahui oleh orang lain. Bila kerahasian data nasabah tidak dapat di jamin oelh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Dalam usaha mewujudkan terjaminnya rahasia tertentu dari nasabah yang berada di bank dicantumkan dalam undang-undang perbankan.

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah mencantumkan aturan tentang rahasia bank dalam Bab I Pasal 1 Butir 16 dan Bab VII Pasal 40, 41, 42, 43, 44, 45 dan Bab VIII Pasal 47. Aturan mengenai rahasia bank ini kemudia diubah seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atas Undang-undang Nomorr 7 Tahun 1992. Rahasia bank yang dimaksud dalam Undang-undang No.10/1998 tersebut sangat berbeda dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam Undang-undang Nomor 7/1992 yang dimaksud dengan rahasia bank adalah :

            Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

Definisi tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas dan cenderung kurang jelas mengenai rahasia bank. Pembatasan didasarkan pada istilah ‘menurut kelaziman dunia perbankan’ sehingga batasan sangat bergantung pada interpretasi dari istulah ‘’kelaziman’. Interpretasi satu orang sangat mungkin tidak sama dengan orang lain. Secara umum batasan tersebut juga dapat di artikan bahwa rahasia bank mencakup data milik nasabah deposan maupun nasabah debitur.

Perkembangan dunia perbankan sejak ketetapannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sampai dengan tahun 1998 menunjukkan bahwa bank sering kali mengalami kesuliatan untuk menyelesaikan kredit bermasalah karena terbentur aturan tentang rahasia bank. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut dan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap rahasia bank, maka Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah pengertian bank dalam pasal I Butir 1 menjadi sebagai berikut.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Undang-Undang in membatasi rahasia bank hanya pada data nasabah deposan atau penyimpanan dana. Perubahan ini membawa 2 (dua) macam konsekuensi. Pertama, perubahan tersebut menyebabkan peningkatan posisi bank dalam berhubungan dengan debiturnya, karena data nasabah peminjam dana tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank. Manfaat ini akan dirasakan oleh bank terutama untuk menyelesaikan kredit-kredit bermasalah. Kedua, perubahan ini sedikit banyak akan menurunkan motivasi calon debitur untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank karena kerahasiaan datanya tidak termasuk dalam pengertian rahasia bank. Disamping dua konsekuensi tersebut, masih terdapat satu permasalahan yang akan muncul pada saat penentuan suatu data termasuk rahasia bank atau bukan. Nasabah debitur biasanya juga sekaligus sebagai sebagai nasabah penyimpan dana, sehungga penentuan suatu data nasabah tergolong data nasabah pinjaman atau nasabah peminjam merupakan suatu yang tidak mudah. Masalah tersebut sebenarnya sudah berusaha diantisipasi melalui penjelasan Pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1998 namun penjelasan tersebut tetap kurang secara jelas menyelesaikan permesalahan tersebut. Penjelasan Pasal 40 tersebut adalah sebagai berikut.

Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan ketentuan yang wajib dirahasiakan bank.

Secara lebih terperinci Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut.

a.       Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

b.      Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

c.       Ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

d.      Pihak terefaliasi adalah:

1)      Anggota dewan komisaris, pengewas, direksi, atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;

2)      Anggota pengurus, pengawas, pengelolah, atau kuasanya, pejabat, atau karyawn bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku;

3)      Pihak yang memberikan jasanyakepada bank, antara lain, akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan hukum, dan konsultan lainnya;

4)      Pihak yang menurut penilaian BI turut memengaruhi pengelolaan bank, antara lain, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Pengecualian terhadap Rahasia Bank

Dalam situasi atau keadaan tertentu sesuai dengan undang-undang, data nasabah di bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi:

a.       Kepentingan perpajakan

Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengena keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu terhadap pejabat pajak. Perintah tertulis tersebut harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta.

b.      Penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN dan PUPN

Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangn dari bank mengenai simpanan nasabah debitur, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagaimana dimaksud diatas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang Negara. Permintaan tertulis tersebut diatas harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

c.       Kepentingan peradilan dalam  perkara pidana

Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank, dan pihak bank wajib memberikan keterangan yang diminta. Izin sebagai mana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa A gung, Ketua Mahkamah Agung. Pemberian izin oleh Bank Indonesia harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas ) hari setelah dokumen permintaan diterima secara lengkap. Permintaan tertulis tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa serta alasan diperlukannya keterangan yang diperlukan. Salah satu contoh penerapannya adalah pada kasus tindak pidana pencucian uang yang diatur dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencuian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

d.      Perkara perdata antara bank dengan nasabahnya

direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam situasi ini bank dapat menginformasikan keadaan keuangan nasabah yang dalam perkara serta keterangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

e.       Tukar-menukar informasi antar bank

Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Tukar-menukar informasi antarbank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antar lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain. Dengan demikian, bank dapat menilai tingkat risiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bnak Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tersebut dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet. Ketentuan mengenai tukar-menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank Indoensia.

f.       Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis

Bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpanpada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut atas dasar permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimoan yang dibuat secara tertulis.

g.      Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

h.      Pengecualian bagi Badan Pemerintah Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Pengecualian bagi BPK dan Bapepam ini tidak diatur secara khusus dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Peerbankan, tetapi hanya disebutkan dalam bagian penjelasan. Pada penjelasan pasal 31 Unsang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 paragraf kedua menyebutkan bahwa “terhadap keuangan negara yang dikelolah oleh suatu bank, Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan pada bank yang bersangkutan”. Pernyataan tersebut diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BPK dalam pasal 4, yaitu “sehubungan dengan penunaian tugasnya Bank Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberkan kepada setiao orang, badan/instansi Pemerintah atau badan swasta, sepanjang tiak bertentangan dengan undang-undang”.

Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 paragraf ketiga menyatakan secara tidak langsung pengecualian bagi Bapepam, yaitu “bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku kustodia dan atau Wali Alamat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan dibidang pasar modal”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam pasal 101 ayat 4 menyebutkan bahwa “dalam rangka pelaksanaan penyidikan tingkat pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka pada bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dari pejabat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan bank untuk memberikan keterangan kepada BPK dan Bepepam, namun disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan yang meberikan wewenang bagi kedua belah pihak tersebut untuk mendapatkan keterangan mengenai nasabah bank.

i.        Perkara pidana korupsi yang ditanganioleh Komisi Pemberantasan Korupsi

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisis Pemberantasan Tingkat Korupsi, menentukan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam memeriksa tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang antara lain meninta keterangan kepala bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. Dalam undang-undang tersebut tidak memberikan ketentuan perlu atau tidaknya KPK memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia terlebih dahulu, sebelum meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk menghilangkan keragu-raguan dikalangan perbankan mengenai kejelasan hal tersebut, maka Bank Indonesia memnta keterangan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) mengenai surat dengan No. 6/q/GBI/DHk/Rahasia perihal pertimbangan hukum atas pelaksannan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan ketentuan rahasia bank. Surat tersebut telah memperoleh jawaban dari Ketua MA melalui surat No. KMA/694/RHS/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004. Surat pertimbangan yang ditandatangani oleh Bagir Manan selaku ketua MA tersebut menyatakan, pasal 12 Undang-Undang KPK merupakan ketentuan khusus (lex specialis). “bahwa pasal 12 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tersebut merupakan ketentuan khusus (lex specialis) yang memberikan kewenangan kepada KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penentuan. Sebagai ‘lex specialis’, ketentuan pasal 12 dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam undangundang yang bersifat umum,” demikian tertulis dalam pertimbangan hukum MA tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Budisantoso, Totok dan Nuritomo. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.  Jakarta: Saleba Empat.

Share this post