-->

Peranan Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur



PEMBAHASAN

A.    Bagi Hasil Pajak

Pajak merupakan pungutan yang bersifat dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya untuk memenuhi berbagai macam tuntutan dan perkembangan dalam pembangunan. Hal ini artinya semua warga negara wajib membayar pajak tanpa terkecuali demi terwujudnya suatu perkembangan negara yang makmur. Indonesia contohnya, kita tahu bahwasanya pajak merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok atau bisa disebut pendapatan yang utama.Pemerintah sebagai dinamisator dan stabilisator tentunya melakukan pungutan pajak bukan tanpa alasan, yang pasti semua itu mempunyai tujuan . Tujuan itulah yang mendasarkan bahwa membayar pajak itu wajib untuk warga negara Indonesia terutama. Dengan adanya pajak, bukan tidak mungkin Indonesia mampu berkembang baik karena kita tahu bahwa selama ini Indonesia mampu bertahan dan berkembang karena pajak yang berpengaruh besar terhadap negara ini.
Penerimaan pajaka penghasilan orang pribadi dalam negeri  dan pajak penghsilan pasal 21 dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dengan imbangan sebagai berikut:
1.      80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah pusat.
2.      20% (dual puluh persen) untuk pemerintah daerah tempat wajib terdaftar.
Dibagaian penerimaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksudkan dalam huruf b dibagi antar daerah provinsidan daerah kabupten/kota dengan imbangan sebagai berikut:
1.      40% (empat puluh persen) untuk daerah provinsi.
2.      60% (enam puluh persen ) untuk kabupaten/kota
Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing masing pemerintah daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan ususlan gubernur dengan pertimbangan faktor faktor  jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor faktor lainnya yang relevan  dalam rangka pencatata. Bagian penerimaan pemerintah daerah merupakan pendaptan daerah untuk  masing masing daerah provinsi  dan daerah kabupaten kota dan setiap tahun anggaran dicantumkn dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pembagian hasil penerimaan pajak penghasilan orang prIbadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 antara pemeerintah pusat dan pemerintah daerah dikaitkan dengan tempat wajib pajak terdaftar, karena terdapat hubungan yang erat dengan dengan tempat wajib pjk memperoleh penghasilan. Pada umunya wajib pajak orang pribadi dalam negeri terdaftar  berdasarkan tempat tinggal, tempat usaha, tempat kegiatan, atau pelaksanaan pekerjaan.
Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
1.      Pajak pusat
Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian keuangan. Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.
 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
Bea Meterai
Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P-3
PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB untuk sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang masih dikelola Pemerintah Pusat. Sedangkan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah sejak 1 Januari 2014.
2.      Pajak Daerah
Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak derah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

Pajak Propinsi
a. Pajak Kendaraan Bermotor ;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
d. Pajak Air Permukaan;.
e. Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten/Kota
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir.
h. Pajak Air Tanah
i. Pajak sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

B.     Pengaruh pajak terhadap pembangunan infrastruktur

Untuk prekonomian di Indonesia, pajak merupakan hal yang paling diprioritaskan. Karena dengan pajak, kebutuhan untuk pembangunan negara kita sangatlah terbantu. Tidak mengherankan karena negara ini memperoleh pendapatan yang begitu besar dari pungutan pajak. Negara kita bisa membangun infrastruktur yang tadinya masih minim, dan sekarang menjadi lebih baik karena aliran pajak yang membantu dalam pembangunan infrastruktur tersebut. Salah satu yang dicontohkan tadi adalah dengan adanya pajak dapat digunakan untuk subsidi yang nantinya diperuntukkan untuk golongan miskin tanpa menimbulkan inflasi. Jadi dengan adanya pajak, rakyat miskin akan terbantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus ada kenaikan harga yang begitu tinggi. Karena apa, jika pemerintah ingin membantu rakyat miskin tetapi dengan menetapkan kebijakan inflasi maka bukan menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah yang baru. Dan jika pemerintah membantu rakyat miskin tetapi dengan kebijakan inflasi, itu tandanya distribusi pajak tidak berjalan baik. Karena yang sesungguhnya adalah pajak ditetapkan atau diwajibkan untuk rakyat, dan nantinya akan kembali kepada rakyat pula.
Modernisasi ekonomi memerlukan infrastruktur yang modern pula. Beberapa kegiatan ekonomi memerlukan infrastruktur untuk berkembang. Jalan dan jembatan   lapangan terbang, kawasan perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik, dan jaringan telpon perlu dikembangkan. Berbagai jenis infrastruktur ini sangat diperlukan perusaghaan perusahaan untuk meningkatkan efesiensi operasinya. Akan tetapi disebabkan, sifat dan jasa jasa yang disediakannya, pihak swasta tidak akan melakukan perkembangaannya. Kebanyakan jaa jasa tersebut merupakan barang publik dan sukar uintuk memungut pembayarannya. Atau apabila pembayarannya dapat dikutip, modal yang diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur tersebut sangat besar dan tidak ekonomis apabila dikembangkan oleh pihak swasta. Dengan demikian pengembangan infrastruktur untuk menggalakkkan pembangunan ekonomi merupakan tanggunjg jawab pemerintah terutama menggudakan pemasukan dari pajak.
Perkembangan infrastruktur haruslah selaras dengan pembangunan ekonomi. Pada tahap pembangunan yang rendah, infrastruktur yang diperlukn masih terbatas. Pada tingkat ini penumpuan perkembangan adalah untuk membangun jalan, jembatan, irigasi, listrik dan infrastruktur lain dalam taraf yang sederhana. Semakin maju suatu prekonomian, semakin banyak infrastruktur yang diperlukan. Dengan demikian mengmbangkan infrastruktur harus secara terus menerus dilakukan dan dilaraskan dengan kemajuan ekonomi yang telah dicapai dan yang ingin diwujudkan pada masa depan.
Pajak Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah-masalah dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah merupakan gejala sosial yang hanya terdapat dalam suatu masyarakat. Karena tanpa adanya masyarakt tidak mungkin ada pajak. Adapun masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat hukum Gemeinshaft
Peran Pajak Dalam Pembangunan Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai untuk kepentingan bersama. Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalamm kehidupan sehari-hari.
Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.
Mulai dari sistem energi, transportasi jalan raya, bangunan-bangunan perkantoran dan sekolah, hingga telekomunikasi, rumah peribadatan dan jaringan layanan air bersih, kesemuanya itu memerlukan adanya dukungan infrastruktur yang handal (Biemo W. Soemardi dan Reini D. Wirahadikusumah : 2009
Agar lebih jelas ruang lingkup pembangunan infrastruktur dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :
1.        Pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan guna mendukung peningkatan aksessibilitas masyarakat desa, yaitu: jalan, jembatan, tambatan perahu;
2.        Pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pertanian, yaitu: irigasi perdesaan.
3.        Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meliputi: penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.
Pemerintah Pusat sendiri telah mengalokasikan APBN di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan yaitu bahwa: “Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program”.
Namun jika Pemerintah Daerah tidak mampu membiayai pembangunan jalan secara keseluruhan maka Pemerintah Pusat akan membantu, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (2) dan (3) PP No. 34 Tahun 2006 yang menyebutkan :
(2) “Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian bantuan pembiayaan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri”.
Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, maka Pemerintah Pusat memberikan bantuan pembiayaan yang diberikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Infrastruktur ataupun Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi Bidang Infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Hal yang harus dipikirkan adalah kita harus mampu membangun sebuah infrastruktur yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Karena ini merupakan sebuah kemampuan sebuah bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Sering kali kita melihat jalan rusak, gedung tidak terurus, jembatan yang rusak, akses jalan ke tol macet total. Ini adalah gambaran yang sangat buruk dan tidak bisa terus-menerus terjadi, karena orang luar negeri akan menilai kemampuan kita dalam mengelola sebuah.
 Dalam pelaksanaan sering kali kita temui kendala khususnya pada pembangunan yang bersifat fisik, misalnya, seringkali para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan mengabaikan masalah lingkungan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan baik pada saat perencanaan maupun pada saat pengoperasiannya, hal ini karena pihak- pihak yang terlibat dalam kegiatan pembangunan tersebut lebih mengutamakan hasil atau produk dari pembangunan itu sendiri, sementara dampaknya terhadap lingkungan masih diabaikan. Belum lagi terkadang dana yang seharusnya dianggarkan untuk pembangunan jalan dan jembatan sudah ditetapkan, masih saja di manfaatkan oleh orang yang tidak bertangung jawab untuk kepentingan pribadinya.
Dampak pembangunan Infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi sendiri juga dapat menjadi tekanan bagi infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan mendorong peningkatan kebutuhan akan berbagai infrastruktur. Perannya sebagai penggerak di sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi.
Dalam pembangunan ekonomi akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi sendiri akan berpengaruh terhadap investasi. Sedangkan peningkatan kualitas hidup akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena dengan pembangunan infrastruktur dapat mengurangi kemiskinan dan jumlah pengangguran suatu negara.

pembangunan infrastruktur


Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat dan investasi pembangunan diperlukan berbagai infrastruktur. Antara lain jaringan jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, air bersih, dsb. Dorongan peningkatan pada subsektor listrik, subsektor jalan, subsektor transportasi dan subsektor komunikasi tersebut disebabkan karena tingkat permintaan dari subsektor tersebut terus mengalami peningkatan. Disamping itu, respon permintaan yang terus meningkat terhadap subsektor-subsektor tersebut diimbangi dengan banyaknya investasi pembangunan infrastrukur di subsektor-subsektor tersebut. 
Sebagai contohnya adalah kebutuhan akan listrik. Indonesia mengalami permasalahan dalam listrik dimana suplai listrik tidak dapat memenuhi kebutuhan akan listrik yang mengakibatkan pemadaman di beberapa daerah secara bergiliran. Padahal listrik tidak hanya dibutuhkan pada rumah tangga-rumah tangga saja, namun juga sangat dibutuhkan pada sektor-sektor industri yang akan berdampak pada perekonomian masyarakatnya pula. Maka dari itu infrastruktur jaringan listrik merupakan komponen penting dalam menunjang aktivitas masyarakat dan juga sangat berpengaruh terhadap masalah perekonomian.
Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur jaringan jalan. Pembangunan jalan sangat tidak kalah penting dan diperlukan sebagai alat penghubung suatu tempat dengan tempat yang lain. Dengan adanya akses jalan yang mudah dijangkau akan mempengaruhi unsur strategis suatu tempat dan dengan mudahnya akses akan mempengaruhi banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi. Dengan banyaknya pihak swasta yang mau berinvestasi tersebut akan mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Selain itu dengan adanya pembangunan-pembangunan infrastruktur salah satu contohnya seperti jaringan jalan juga akan memberi manfaat kesejahteraan masyarakat karena terbebas dari keterpencilan suatu tempat dan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat.
Jaringan telekomunikasi pun juga memberi pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya banyak stasiun televisi swasta saat ini menjadi bukti bahwa cukup banyak investasi swasta di indonesia di bidang pertelekomunikasian. Apalagi di era globalisasi seperti saat ini, telekomunikasi sangat diperlukan sebagai alat penunjang keberhasilan suatu negara. Dan permintaan akan sarana telekomunikasi saat ini juga semakin meningkat. 
Sarana air bersih juga mempunyai peran sangat strategis untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat kesehatan masyarakat, juga sebagai faktor pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penyediaan baik segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas, belum berjalan berkesinambungan. Sisi lain, tuntutan kebutuhan air bersih yang memenuhi standar kesehatan terus mengalami peningkatan tanpa diimbangi dengan perbaikan kualitas pelayanan.
Berdasarkan peran dan fungsinya seperti yang telah diungkapkan di atas (sebagai pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi), maka dapat disimpulkan bahwa sektor infrastruktur merupakan fundamental perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA


Suandy, early.2006. Perpajakan.edisi kedua.jakarta:Salemba empat.

0 Response to "Peranan Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel