-->

Pengertian Leasing dan dasar hukum leasing

A. Pengertian dan Dasar Hukum Leasing

Leasing berasal dari bahasa Inggris “to lease” yang berarti menyewakan. Namun leasing mempunyai persyaratan tertentu, sehingga tidak bisa disamakan dengan sewa-menyewa biasa. Leasing atau yang lebih sering disebut dengan sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.
Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK. 01/1991 tertanggal 21 Nopember 1991 tentang kegiatan lessing atau sewa guna usaha. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi (Finance Lease) maupun leasing tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh lesse selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang dimaksud Finance Lease adalah kegiatan leasing di mana lesse pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek leasing berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan, yang dimaksud dengan operating lease adalah kegitan leasing dengan lesse pada akhir kontrak tidak mempunyai hak opsi untuk membeli obyek leasing.
Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang – barang modal yang diinginkan oleh neasabah dimana nasabah membutuhkan suatu barang – barang modal yang akan dibayar secara kredit atau disewa yang bisa dilakukan di perusahaan leasing. Berikut adalah lembaga yang dapat melakukan usaha leasing:
Lembaga Keuangan Bank
Lembaga Keuangan Non Bank
Perusahaan Nasional
Perusahaan Campuran
Perusahaan leasing tidak boleh melakukan kegiatan yang dilakukan oleh bank seperti memberikan simpanan dan kredit dalam bentuk utang.
Dasar hukum leasing :
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep. 122/MK/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No.30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang “Perijinan Usaha leasing”. Untuk mendukung perkembangan usaha ini Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan SK No 650/MK/IV/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak paenjualan dan besarnya bea meterai terhadap usaha leasing. Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam Pakdes 20, 1988 dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, dengan jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut:
Perusahaan Swasta Nasional sebar Rp 3 Milyar
Perusahaan Patungan Indonesia – Asing sebesar Rp 10 Milyar
Koperasi sebesar 3 Milyar



B. Pihak - pihak yang terlibat dalam kegiatan Leasing
Setiap transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 (empat) pihak yang berkepentingan, yaitu : lessor, lessee, supplier, dan bank atau kreditor.
Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut.
Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lessee dalam financial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, lessee memiliki hak opsi atas barang tersebut. Maksudnya, pihak lessee memiliki hak untuk membeli barang yang di-lease dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, lessee dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan.
Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dalam mekanisme financial lease, supplier langsung menyerahkan barang kepada lessee tanpa melalui pihak lessor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating lease, supplier menjual barangnya langsung kepada lessor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai atau berkala.
Bank. Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank, untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada lessee atau lessor.
C. Kegiatan Leasing
Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991, kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Financial leasing dan operating leasing.
1. Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lesse (Financial leasing)
Pada teknik pembiyaan ini, lessee memiliki hak untuk mengembalikan, memperpanjang atau membeli barang modal yang di berikan oleh lessor. Dalam sewa guna ini, lessee yang membutuhkan suatu barang modal menentukan sendiri jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan dan mengadakan negosiasi langsung dengan suplier mengenai harga, syarat-syarat pemeliharaaan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang tersebut. Lessor hanya akan membayarkan barang modal tersebut kepada supplier dan diberikan kepada lessee. Setelah itu, lessee akan membayarkan uang sewa kepada lessor berkala sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama. Financial leasing dapat dibagi kedalam bentuk – bentuk sebagai berikut:
a. Direct Finance Lease
Dalam transaksi ini, lessor akan membeli langsung barang modal yang dibutuhkan oleh lessee. Lessee meminta spesifikasi barang modal yang dibutuhkan kepada lessor dan dapat memilih barang modal tersebut. Pada transaksi ini, lessor hanya memnuhi kebutuhan lesse tanpa ada syarat khusus apapun dari lessor.
b. Sale and Lease Back
Lessee menjual barang modal nya kepada lessor untuk kemudian lessor memberikan dana segar kepada lessee atas kebutuhan dana dari lessee. Pada saat ini terjadi, lesse masih dapat menggunakan barang modal tersebut sesuai dengan jangka waktu yang disetujui. Metode leasing ini dimaksudkan untuk memperoleh tambahan dana untuk modal kerja. Jadi transaksi leasing di sini bersifat refinancing.
c. Leverage Lease
Dalam proses ini, pihak yang terlibat dalam proses adalah lessor, lessee, kreditor jangka panjang dalam membiayai leasing. Dengan proses ini, lessor mendapatkan bantuan lebih dari pihak ketiga karena lessor hanya butuh mengeluarkan dana tidak sampai 100% dan sisanya akan dibantu oleh pihak ketiga. Selain itu, lessor tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran yang diakibatkan oleh lessee.
d. Syndicated Lease
Pembiayaan leasing yang dilakukan lebih dari satu lessor atau satu objek leasing akibat dari ketidakmampuan suatu lessor untuk memberikan dana atau untuk mengurangi resiko yang sangat tinggi. Setelah berkerja sama, lessor akan dipilih untuk dijadikan koordinator lessor dalam melakukan perjanjiang dengan lessee dan transaksi dengan supplier.
e. Cross Border Lease
Cross border lease adalah transaksi leasing yang dilakukan di luar batas suatu negara, di mana lessor berkedudukan di negara berbeda dengan negara lessee. Metode ini merupakan metode yang kompleks dan khusus. Transaksi ini biasanya dilakukan dengan membeli barang yang di-lease-kan pada akhir kontrak. Hal ini dilakukan untuk keselamatan dari pihak lessor. Metode ini memiliki tingkat resiko yang tinggi bagi lessor. Kompleksitas dalam transaksi leasing internasional bagi lessor ini meliputi beberapa masalah antara lain:
Pertimbangan politis dimana lessee tinggal
Peraturan mengenai pemilikan oleh pihak asing
Perpajakan yaitu mengenai perpajakan dobel (double taxation).
Ketentuan repatriasi penghasilan termasuk masalah pengaturan penggunaan valuta asing negara lesse
Peraturan penyusutan
Bea masuk barang dan ketentuan Impornya.
f. Vendor Program
Vendor program atau disebut juga vendor lease adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh produsen atau dealer di mana perusahaan leasing memberikan atau menyediakan fasilitas leasing kepada pembeli barang. Dalam mekanisme transaksi vendor program ini, lessor membayar kepada vendor sesuai dengan harga barang yang dipilih atau ditentukan oleh pembeli (lessee). Selanjutnya pembayaran sewa atau angsuran oleh lessee dapat dilakukan langsung kepada lessor, atau dapat dibayarkan melalui vendor yang bersangkutan. Cara pembayaran tersebut dapat dilakukan sesuai perjanjian.
2. Melakukan sewa guna usaha dengan hak tanpa opsi bagi lesse (Operating leasing)
Dalam teknik operating lease, Lessee tidak memiliki opsi untuk memiliki barang modal yang diberikan lessor. Pihak pemilik objek leasing atau lessor membeli barang modal dan disewagunausahakan kepada lesee. Pembayaran periodik yang dilakukan oleh lessee tidak mencangkup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Penggunaan barang modal pada teknik ini biasanya dalam jangka waktu yang pendek dan juga lessee dapat membatalkan. Perjanjian leasing kapanpun serta mengembalikan barang modal tersebut kepada lessor.
D. Jenis - jenis Perusahaan Leasing
Jenis – jenis dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
1. Independent Leasing Company
Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independent dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya (lessee). Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai.
Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, misalnya bank-bank, dapat pula disebut sebagai lessor independent. Banyak lembaga keuangan yang bertindak sebagai lessor tidak hanya memberikan pembiayaan leasing kepada lessee tetapi juga memberikan pendanaan kepada perusahaan leasing. Di samping itu lessor independen dapat pula memberikan pembiayaan kepada supplier (manufacturer) yang sering disebut dengan vendor program.
2. Captive Lessor
Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional.
Captive lessor ini sering pula disebut dengan twoparty lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary) dan pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang.
3. Lease Broker atau Packager
Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah leasebroker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lessee denngan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing beasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Disamping itu perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing.
Leasing pada prinsipnya merupakan suatu industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi. Penerapan dasar dari konsep leasing ini adalah terjadi transaksi antara lessor yang memberikan barang modal dan lessee yang membayar uang sewa dari barang modal tersebut.
E. Prosedur permohonan leasing
Setiap permohonan yang diajukan oleh lessee haruslah langsung kepada lessor, baik secara lisan maupun secara tertulis, kemudian oleh pihak lessor akan dipelajari secara seksama sehingga pada akhirnya nanti tidak akan merugikan pihak lessor akibat kesalahan analisis.
Prosedur permohonan fasilitas leasing oleh lesse kepada lessor secara umum sebagai berikut :
Pihak lessee mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis.
Pihal lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan lessee.
Penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen atau informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin.
Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing, yang berisi antara lain maksud dan tujuan mengajukan leasing serta cara pembayarannya.
Akte pendirian perusahaan jika lessee berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Yayasan.
KTP dan Kartu Keluarga jika lessee adalah perseorangan.
Laporan Keuangan ( neraca dan laporan rugi laba ) 3 tahun terakhir jika lessee berbentuk PT.
Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika lessee adalah perorangan.
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) baik untuk perorangan maupun perusahaan.
Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lessee dengan lessor, termasuk hak dan kewajiban masing - masing.
Pihak lessor akan mengadakan penelitian analisis terhadap informasi yang diberikan lessee dengan cara :
Penelitian data untuk mengukur kemempuan dan kemauan lessee membayar kembali. Penelitian ini dapat dapat dilakukan dengan 5 C, yaitu Character, Capacity, Capital, Condition dan Colleteral.
Meneliti langsung ke lokasi lessee berada (on the spot).
Meneliti ke lokasi di mana lessee punya hubungan.
Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan nasabah membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada dilapangan. Dari hasil penelitian dapatlah ditarik tiga kesimpulan yaitu :
Menolak permohonan lessee dengan alasan tertentu.
Masih dipertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan.
Menerima permohonan lessee karena telah sesuai dengan keinginan lessor
Jika permohonan lessee telah diterima pihak lessor, maka pihak lessor mengadakan pertemuan dengan pihak lessee, tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, penandatanganan surat perjanjian serta biaya - biaya yang harus dibayar oleh lessee.
Pihak lessee membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara lessee dan lessor.
Pihak lessor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lessee dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier.
Pihak lessor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor lessee sebelumnya kepada pihak lessor.
Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh lessor.
Pihak lessor juga mengirim polis asuransi kepada lessee setelah diterbitkan oleh pihak lessor atas nama lessee.
Dalam praktiknya setiap permohonan fasilitas leasing oleh lessee, maka prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan leasing berbeda antara satu dan lainnya. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan leasing itu sendiri dan secara umum memang prosedur dan persyaratan tidak jauh berbeda seperti yang telah diuraikan diatas

0 Response to "Pengertian Leasing dan dasar hukum leasing"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel