-->

Pengertian Obligasi Syariah

Pengertian Obligasi Syariah.
Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten (mudharib) kepada pemegang obligasi syariah (shahib al-maal) harus bersih dari unsur non-halal dan sesuai dengan akad yang digunakan. Adapun akad yang dapat digunakan dalam obligasi syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), antara lain: mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istihna dan ijarah.
Secara umum obligasi konvensional atau bond merupakan surat utang dari suatu lembaga atau perusahaan, yang dijual kepada investor untuk mendapatkan dana segar. Para investor akan mendapatkan return dalam bentuk tingkat suku bunga tertentu, yang sangat bervariasi, tergantung kekuatan bisnis dan bonafiditas penerbitnya. Suku bunga ini bisa dibayarkan secara tetap atau berjenjang. Dalam pasar uang yang sudah berkembang dengan baik bentuk dan jenis obligasi bisa mencapai belasan bahkan puluhan termasuk di antaranya ada yang bisa dikonversikan dengan saham perusahaan penerbit (convertible bonds).
Berbeda dengan konsep umum obligasi di atas, obligasi syariah bukan merupakan utang berbunga tetap, tetapi lebih merupakan penyertaan dana yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Landasan transaksinya bukan akad utang piutang melainkan penyertaan. Obligasi sejenis ini lazim dinamakan muqaradhah bond. Muqaradhah merupakan nama lain dari mudharabah, ahli Irak sering menggunakan istilah mudharabah, sementara ulama Hijaz menggunakan Istilah muqaradhah atau qiradh yang berarti qath’ (potongan), diartikan demikian karena pemilik modal “memotong” sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain sebagai modal usaha dan memberinya “potongan” dari keuntungan hasil usaha tersebut.
Menurut Syafi’i Antonio, istilah yang tepat untuk obligasi syariah adalah syahadatu istitsmar (invesment certificate) atau mudharabah bond. Dengan menamai sertifikat investasi maka kita akan mengesampingkan asosiasi bunga tetap yang melekat pada obligasi biasa. Istilah syahadatu istitsmar telah diterapkan di beberapa negara Arab seperti, Bahrain, Kuwait, Sudan dan Mesir, sementara Malaysia menamainya dengan mudharabah bond. Khusus untuk negeri kita sementara ini menggunakan nama “obligasi syariah” dengan catatan beberapa karakteristik yang tidak sesuai dengan syariah dari obligasi dapat ditanggalkan.

2.2 Dasar Hukum Obligasi Syariah
Obligasi syariah ini merupakan jenis usaha yang baru muncul di dalam perkembangan ekonomi syariah, tentu tidak mudah mencari landasan syar’iyah-nya. Namun demikian, dalam mencari rujukan bagi keabsahan obligasi syariah ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historis dengan menganalisa wacana-wacana kegiatan mu’amalah Nabi SAW dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu. Seperti, diriwayatkan bahwa dua putra Umar r.a., Abdullah dan Ubaidillah menemui Abu Musa al-Asy’ari di Basrah pada saat pulang dari peperangan Nawahand di Persia. Abu Musa al-Asy’ari memberikan uang kepada kedua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, Umar di Madinah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, mereka membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. Umar menolak uang itu dan mengharap agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang, mereka akan menanggungnya. Akhir riwayat Umar menerima keputusan itu dan menyetujui bagi hasi yang telah didapatkannya.
Diceritakan pula oleh Ibnu Abbas bahwa bapaknya al-Abbas telah mempraktekkan mudharabah/muqaradhah ketika ia memberi uang kepada temannya di mana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak digunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliau pun menyetujuinya.
Beberapa peristiwa di atas dapat dijadikan landasan hukum obligasi syariah, karena para ulama menjadikan peristiwa tersebut sebagai landasan keabsahan muqaradhah/mudharabah. Menurutnya, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Nabi SAW merupakan sunnah taqririyah yang dapat menjadi sumber hukum Islam. Dengan demikian, dalam pandangan penulis, keabsahan (dasar hukum) obligasi syariah ini lebih mengarah pada konsensus (ijma’) para ulama fiqh yang menilai muqaradhah/mudharabah sebagai kerja sama yang mengandung nilai solidaritas yang tinggi dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

2.3 Prinsip dan Karakteristik Obligasi Syariah
Secara umum, prinsip dan karakteristik obligasi syariah adalah sebagai berikut:
Obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo.
Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal.
Obligasi Syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil (nisbah) yang besarannya ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut.
Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara keseluruhan.
Mekanisme obligasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau oleh Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak dari penerbitan obligasi hingga akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor diharapkan bisa lebih terjamin.
Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, maka wajib dilakukan pengembalian dana investor, atau pihak investor dapat menarik dananya.
Hak kepemilikan obligsi syariah mudharabah dapat dipindah tangan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan akad perjanjian.
Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola (mudharib) dan dibeli oleh investor (shahib al-maal). Dana yang terhimpun dapat disalurkan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan unit baru yang benar-benar berbeda dari usaha lama. Bentuk alokasi dana yang khusus (specially dedicated) dalam syariah dikenal dengan istilah mudharabah muqayyadah. Atas penyertaan investor berhak mendapatkan nisbah keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik.
Obligasi syariah termasuk dalam kategori permasalahan mudharabah muqayyadah dari segi transaksi. Para ulama fiqh membagi akad mudharabah kepada dua bentuk: yaitu, mudharabah muthlaqah (penyerahan modal secara muthlak, tanpa syarat dan pembatasan); dan mudharabah muqayyadhah (penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu). Dalam mudharabah muthlaqah pekerja (emiten obligasi) bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan. Akan tetapi dalam mudharabah muqayyadhah harus mengikuti syarat-syarat dan batasan-batasan yang dikemukakan oleh pemilik modal. Misalnya, harus sesuai dengan syariah dan bersih dari unsur-unsur bisnis yang dilarang (haram).

2.4 Perbedaan Obligasi Syariah dan Konvensional
Variabel
Pembeda
Obligasi Syariah (Sukuk)
Obligasi Konvensional

Akad (Transaksi)
Mudharabah (bagi hasil)
Ijarah (sewa/lease)
Tidak ada

Jenis Transaksi
Uncertainty Contract
Certainty Contract
-

Sifat instrument
Serifikat kepemilikan penyertaan atas suatu asset
Sertifikat kepemilikan penyertaan atas suatu asset
Instrumen pengakuan utang

Penerbit
Pemerintah, korporasi
Pemerintah, korporasi
Pemerintah, korporasi

Pihak yang terkait
Obligor, SPV, investor, Trustee
Obligor, SPV, investor, Trustee
Obligor/issuer, investor

Harga penawaran
100%
100%
100%

Kupon/Penghasilan
Pendapatan/bagi hasil
Imbalan/fee
Bunga/riba

Pembayaran pokok
Bullet atau amortisasi
Bullet atau amortisasi
Bullet atau amortisasi

Jangka waktu
Pendek-menengah
Pendek-menengah
Menengah-panjang

Pengembalian
Indikatif berdasarkan pendapatan/income
Ditentukan sebelumnya
Float/tetap

Underlying Asset objek perjanjian
Perlu
Perlu
Tidak perlu

Jenis investor
Syariah/konvensional
Syariah/konvensional
Konvensional

Akibat
Halal
Halal
Haram

Hukum
Maslahat dunia dan akhirat
Maslahat dunia dan akhirat
Madharat

Harga
Harga pasar
Harga pasar
Harga pasar

Penggunaan hasil penerbitan
Harus sesuai syariah
Harus sesuai syariah
Bebas


2.5 Struktur dan Kinerja Obligasi Syariah
Obligasi syariah sebagai bentuk pendanaan (financing) dan sekaligus investasi (investment) memungkinkan beberapa bentuk struktur yang dapat ditawarkan untuk tetap mengahindarkan pada riba. Berdasarkan pengertian tersebut, obligasi syariah dapat memberikan :
Bagi hasil berdasarkan akad mudarabah/muqaradhah/qiradh atau musyarakah. Karena akad mudarabah/musyarakah adalah kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.
Margin/Fee berdasarkan akad Murabahah atau Salam atau Istishna’ atau Ijarah. Dengan akad Murabahah/Salam/Istishna atau Ijarah sebagai bentuk jual beli dengan skema cost plus basis, obligasi jenis ini akan memberikan fixed return.
Walaupun bentuk akad yang diterapkan dalam obligasi syariah itu banyak, namun dilihat dari akad yang digunakan sampai saat ini baru dua jenis obligasi syariah yang sedang berkembang di Indonesia, yaitu : obligasi Mudharabah dan Ijarah. Keduanya sesuai kaidah syariah namun berbeda dalam perhitungan, penilaian, dan pemberian hasil (return).
1.      Obligasi Mudharabah
Obligasi Mudharabah adalah skema kerja sama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan, obligasi jenis ini akan memberikan return dengan menggunakan term indicative/expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagihasilkan.
Alasan memilih penerbitan obligasi syariah dengan struktur mudharabah, dikarenakan obligasi syariah mudharabah ini telah memiliki pedoman khusus, yaitu dengan disahkannya Fatwa No. 33/DSN-MUI /IX/2002. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa obligasi syariah mudharabah adalah obligasi syariah yang menggunakan akad mudharabah. Selain itu pemilihan obligasi mudharabah juga disebabkan karena :
Bentuk pendanaan yang paling sesuai untuk investasi dalam jumlah besar dan jangka yang relatif panjang.
Dapat digunakan untuk pendanaan umum (general financing).
Mudharabah merupakan pencampuran kerja sama antara modal dan jasa (kegiatan usaha) sehingga menjadikan strukturnya memungkinkan untuk tidak memerlukan jaminan (collateral) atas asset yang spesifik. Hal ini berbeda dengan struktur yang menggunakan dasar akad jual beli yang mensyaratkan jaminan atas asset yang didanai.
Kecenderungan regional dan global, dari penggunaan struktur mudharabah dan bai bi-tharman ajil menjadi mudharabah dan ijarah.
Beberapa hal pokok mengenai obligasi syariah mudharabah meliputi :
Kontrak atau akad mudharabah harus dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan (trusty).
Rasio bagi hasil (nisbah) didasarkan pada pembagian pendapatan (revenue sharing).
Nisbah (profit loss sharing) dapat ditetapkan konstan, meningkat atau menurun tetapi harus ditetapkan dengan jelas di dalam kontrak.
Penerbit obligasi (emiten) membayar semua keuntungan yang ditetapkan dalam kontrak bagi hasil (profit loss sharing), dan total keuntungan di dalam aporan keuangan.
Pembayaran keuntungan atau tingkat pengembalian ini dapat dilakukan secara periodik.
Obligasi mudharabah ini memberikan indikasi tingkat pengembalian (return), sebab besarnya pendapatan bagi hasil (revenue) didasarkan pada kinerja yang aktual dari emiten (penerbit).
Berikut ini adalah model struktur obligasi mudharabah menurut Nafik (2009):




Pihak-pihak yang terlibat dalam obligasi mudharabah adalah investor, (sukuk holders atau shahibul maal), Special Purpose Vehicle (SPV) atau Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan perusahaan (emiten atau mudharib). Investor membeli sukuk mudharabah setelah mempertimbangkan prospectus yang diterbitkan oleh perusahaan dan informasi-informasi lain yang relevan.
Investor yang membeli sertifikat sukuk mudharabah berarti telah menjadi shahibul maal bagi emiten yang komposisinya adalah sebesar rasio total nilai sertifikat sukuk dibagi total modal yang dibutuhkan. Komposisi ini juga merupakan porsi bagian pembagian hasil dari pengelolaan dana.
Total modal yang terkumpul pada SPV dan para investor diberikan kepada Mudharib (emiten) oleh SPV. Pembagian hasil antara SPV dan emiten didasarkan atas nisbah yang disepakati antara SPV dan emiten.
Pendapatan bagi hasil akan diterima secara periodik oleh SPV sesuai nisbahnya, kemudian SPV akan membagikannya secara periodik kepada para pemegang sukuk mudharabah sesuai dengan komposisi kepemilikan masing-masing sukuk. Pokok sukuk akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo sebesar nilai penyertaan masing-masing investor.

2.      Obligasi Ijarah
Ijarah adalah pemilikan hak atas manfaat penggunaan suatu asset sebagai ganti pembayaran. Obligasi ijarah adalah surat berharga yang berisi akad pembiyaan berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh perusahaan (emiten), pemerintah atau institusi lainnya yang mewajibkan penerbit obligasi untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi berupa fee hasil penyewaan asset serta membayar dana pokok obligasi pada saat jatuh tempo.
Penerbitan obligasi ijarah ini harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI melalui Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa obligasi syariah ijarah adalah obligasi yang berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Nasional Syariah-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

Dalam praktik, obligasi ijarah dapat dilakukan dengan dua cara :
Investor sebagai penyewa (musta‟jir) dan emiten sebagai perwakilan (agent) investor dan pemilik properti sebagai orang yang menyewakan properti (mu‟jir). Dengan cara ini ada dua jenis kontrak yaitu: kontrak antara investor dengan emiten disebut kontrak wakala (agent contract) dan kontrak antara emiten dengan pemilik properti disebut kontrak ijarah.
Investor menyewakan properti kepada emiten dengan kontrak ijarah dan menerbitkan obligasi syariah ijarah. Emiten wajib membayar margin/fee kepada investor dan membayar dana obligasi syariah setelah waktu yang telah ditetapkan (pada waktu obligasi jatuh tempo).

0 Response to "Pengertian Obligasi Syariah"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel