-->

Pengertian Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah


2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syaria, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[1]
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah.[2]
Istilah bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya berawal dari upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung sistem ekonomi Islam. Disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan melayani jasa lalu lintas pengiriman uang.[3]
Perkembangan perbankan syariah telah memberi pengaruh luas terhadap perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi lembaga-lembaga keuangan Islam. Dalam rangka ekspansi perbankan syariah, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI telah mengganti Undang-undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 dengan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dengan esensi diperbolehkannya operasional perbankan dengan sistem bagi hasil selain dari sistem bunga. Melihat perkembangan yang ada, maka Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memperkenalkan dual banking system.[4] Perkembangan paling mutakhir adalah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga semakin memperkokoh eksistensi perbankan syariah dalam lalu lintas perekonomian.
2.1.2 Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dan bank Syariah
Bank  konvensional  dan  Bank  syariah memiliki  beberapa  persamaan,  terutama dalam  sisi  teknis  penerimaan  uang, mekanisme  transfer,  teknologi  komputer yang  digunakan,  syarat-syarat  umum memperoleh  pembiayaan  seperti  KTP,NPWP,  proposal,  laporan  keuangan,  dan sebagainya.  Perbedaan  mendasar  diantara keduanya  yaitu  menyangkut  aspek  legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja.
Hal mendasar yang membedakan antara lembaga  keuangan  konvensional  dengan syariah  terletak  pada  pengembalian  dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah  kepada  lembaga  keuangan  atau yang  diberikan  oleh  lembaga  keuangan kepada nasabah.  Kegiatan operasional Bank syariah  menggunakan  prinsip  bagi  hasil (Mudharabah).  Bank  syariah  tidak menggunakan  bunga  sebagai  alat  untuk memperoleh  keuntungan  maupun membebankan  bunga  atas  pinjaman  karena bunga merupakan riba yang diharamkan.
Pola  bagi  hasil  ini  memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja Bank  syariah  dengan  memantau  jumlah bagi  hasil  yang  diperoleh.  Jika  jumlah keuntungan  bank  semakin  besar  maka semakin besar pula bagi hasil yang diterima nasabah, demikian juga sebaliknya. Jumlah bagi  hasil  yang  kecil  atau  mengecil  dalam waktu  cukup  lama  menjadi  patokan  bahwa pengelolaan  bank  merosot.  Keadaan  itumerupakan peringatan dini yang transparan dan  mudah  bagi  nasabah.  Berbeda  dari perbankan  konvensional,  nasabah  tidak dapat  menilai  kinerja  hanya  berpatokan pada bunga yang diperoleh.[5]
2.1.4 Pengertian Lembaga Keuangan Syariah
Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral-nilai.
Lembaga  Keuangan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  badan  usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat  berupa  saham, obligasi, dan  pinjaman,  daripada  berbentuk aktiva riil seperti  bangunan,  perlengkapan  dan  bahan  baku.Sedangkan  menurut Undang-undang  Nomor  14  Tahun  1967  tentang  Pokok-pokok  Perbankan, yang  dimaksud  lembaga  keuangan  adalah  semua  badan  yang  melalui kegiatan-kegiatan  di  bidang  keuangan  menarik  uang  dari  masyarakat  dan menyalurkan uang tersebut  kembali ke masyarakat. Dari pengertian di atas diketahui  bahwa  lembaga  keuangan  adalah  tempat  transformasi  atau perpindahan  dana  dari  pihak  yang  mengalami  kelebihan  dana  (surplus  of funds) kepada pihak yang mengalami kekurangan dana (deficit of funds)
2.1.5 Bentuk lembaga Keuangan Syariah
2.1.5.1 Bank Syariah
Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Secara filosofis bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Menurut jenisnya terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah)  dan  BPRS  (Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah).    Bank  syariah memiliki  sistem  yang  berbeda  sengan  bank  konvensional.  Bank  syariah memberikan  layanan  bebas  bunga  pada  nasabahnya.  Bank  syariah  tidak menggunakan  sistem  bunga,  baik  bunga  pada  nasabah  penyimpan  dana maupun nasabah peminjam dana.
2.1.5.2 Lembaga Keuangan Non-Bank
Lembaga-lembaga  keuangan  syariah  non-bank  jenis-jenisnya  tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional. Hanya ada 1 lembaga yang dimiliki bank syariah namun tidak dimiliki bank konvensional, lembaga tersebut adalah BMT atau Baitul Maal wat Tamwil. BMT terdiri dari 2  istilah  yaitu  baitul  maal  dan  baitut  tamwil.  Baitul  maal  dalam  lebih mengarah  pada  usaha  pengumpulan  dan  penyaluran  dana  yang  non-profit seperti zakat,  infaq  dan  shodaqoh.  Sedangkan  baitut  tamwil  lebih  pada pengumpulan dan penyaluran dana komersial[6]
2.2 Sejarah Masuknya Bank Syariah Di Indonesia
Perkembangan  institusi  keuangan syariah  secara  informal  telah  dimulai sebelum  dikeluarkannya  kerangka  hukum formal  sebagai  landasan  operasional perbankan  di  Indonesia.  Beberapa  badan usaha  pembiayaan  non-  Bank  telah didirikan  sebelum  tahun  1992  yang  telah menerapkan  konsep  bagi  hasil  dalam kegiatan  operasionalnya.  Hal  tersebut menunjukkan  kebutuhan  masyarakat  akan hadirnya  institusi-institusi  keuangan  yang dapat  memberikan  jasa  keuangan  yang sesuai dengan syariah.
Kebutuhan  masyarakat  tersebut  telah terjawab  dengan  terwujudnya  sistem perbankan  yang  sesuai  syariah.  Pemerintah telah  memasukkan  kemungkinan  tersebut dalam  undang-undang  yang  baru.  UndangUndang  No.7  Tahun  1992  tentang Perbankan  secara  implisit  telah  membuka peluang  kegiatan  usaha  perbankan  yang memiliki dasar operasional bagi hasil  yang secara  rinci  dijabarkan  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  72  Tahun  1992  tentangBank  Berdasarkan  Prinsip  Bagi  Hasil. Ketentuan  tersebut  telah  dijadikan  sebagai dasar hukum beroperasinya Bank syariah di Indonesia.  Periode  1992  sampai  1998, hanya  terdapat  satu  Bank  Umum  Syariah dan  78  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah (BPRS) yang telah beroperasi.
Tahun 1998 muncul UU No. 10 tahun 1998  tentang  perubahan  UU  No  7  Tahun 1992  tentang  perbankan.  Perubahan  UU tersebut  menimbulkan  beberapa  perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Bank syariah. Undangundang  tesebut  telah  mengatur  secara  rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat  dioperasikan  dan  diimplementasikan oleh Bank syariah. Undang-undang tersebut juga  memberikan  arahan  bagi  Bank konvensional  untuk  membuka  cabang syariah  atau  bahkan  mengkonversi  diri secara total menjadi Bank syariah.
Akhir  tahun  1999,  bersamaan  dengan dikeluarkannya  UU  perbankan  maka munculah  bank-bank  syariah  umum  dan Bank  umum  yang  membuka  unit  usaha syariah.  Sejak  beroperasinya  Bank Muamalat  Indonesia  (BMI),  sebagai  Bank syariah yang pertama pada tahun 1992, data Bank  Indonesia  per  30  Mei  2007 menunjukkan  bahwa  saat  ini  perbankan syariah nasional telah tumbuh cepat, ketika pelakunya  terdiri  atas  3  Bank  Umum Syariah (BUS) antara lain: Bank Muamalat, Bank  syariah  Mandiri,  23  Unit  Usaha Syariah  (UUS),  dan  106  Bank  Perkreditan Rakyat  Syariah  (BPRS),  sedangkan  asset kelolaan  perbankan  syariah  nasional  per Mei  2007  telah  berjumlah  Rp.  29  triliyun. Perkembangan  Bank  umum  syariah  dan Bank  konvensional  yang  membuka  cabang syariah  juga  didukung  dengan  tetapbertahannya  Bank  syariah  pada  saat perbankan nasional mengalami krisis cukup parah pada tahun 1998.
Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank  perlu  menjaga  kinerjanya  agar  dapat beroperasi  secara  baik.  Terlebih  lagi  Bank syariah  harus  bersaing  dengan  Bank konvensional  yang  dominan  dan  telah berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang  semakin  tajam  ini  harus  di  ikuti dengan  manajemen  yang  baik  untuk  bisa bertahan  di  industri  perbankan.  Salah  satu hal  yang  harus  diperhatikan  oleh  bank untuk  bisa  terus  bartahan  hidup  adalah kinerja  (kondisi  keuangan)  bank.  market share  dalam  bersaing  dengan  Bank Konvensional yang telah berdiri lebih awal.[7]
2.3 Kondisi Penerapan Prinsip Lembaga Keuangan Syariah
Agar  dikatakan layak secara syariah, LKS harus menselaraskan operasionalnya dirinya sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun, lain dikata, lain realita, ternyata banyak praktek LKS yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI sehingga menabrak batas batas syariah.
Untuk membuktikan hal itu, mari kita adakan perbandingan antara fatwa DSN (Dewan syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di LKS. Semoga perbandingan ini menjadi temuan positif  bagi  semua  kalangan  yang  peduli  dengan  perkembangan  LKS  di  negeri  kita  dan  untuk selanjutnya dapat dipergunakan memperbaiki operasional.
Fatwa Pertama: tentang Murabahah Kontemporer. Akad Murabahah adalah satu satu produk LKS  yang  banyak  diminati  masyarakat.  Karena  akad  ini  menjadi  alternatif  mudah  dan  tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang tentu sarat dengan riba. Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan akad murabahah, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no: 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi perbankan  syariah  dalam  menjalankan  akad  murabahah.Tapi  bagaimana  praktek  bank  syariah terhadap fatwa Murabahah? DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan:  “Bank  membeli  barang  yang  diperlukan  nasabah  atas  nama  bank  sendiri,  dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI, 2008: 24)
LKS manakah yang benar-benar menerapkan ketentuan ini, sehingga barang yang diperjualbelikan benar-benar telah dibeli? Pada prakteknya, perbankan dan LKS syariah, hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang (baca: bayar uang muka). Adakah bank yang berani menuliskan pada laporankeuangannya bahwa ia pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah? Tentu anda mengetahui bahwa perbankan di negeri kita, baik yang berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan intermediasi.
Fatwa  Kedua,  Tentang  Akad Mudharabah(Bagi Hasil). Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang  punggung  praktek  perbankan  syariah.  DSN-MUI  telah  menerbitkan  fatwa  no:  07/DSNMUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktek LKS perlu ditinjau ulang.
Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: “LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.” Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”
Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: “LKS (lembaga Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.” Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun, kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.”
Fatwa  Ketiga,  Tentang  Gadai  Emas,  Gadai  emas  merupakan  cara  investasi  yang  marak ditawarkan perbankan syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak orang sejak harga emas terus membumbung tinggi.
Perbankan syariah atau LKS manakah yang mengindahkan ketentuan ini? Fakta dilapangan membuktikan  bahwa  LKS  yang  ada,  telah  memungut  biaya  administrasi  pemeliharan  dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai piutang. Jika LKS atau perbankan syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan menentukan berdasarkan harga Safe Deposit Box (SDB). Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibebankan nasabah TIDAK sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas. Dus, lagi-lagi praktek perbankan/LKS syariah nyata-nyata melanggar fatwa DSN (Muhaamad Arifin Badri, 2012: 33)
Ketidak  syariahan  bank  syariah  justru  dalam  taraf  mendasarnya  yaitu  ketidak  sesuaian operasional dengan fatwa DSN, Menerapkan Hilah dengan mengistinbathkan denganhal yang tidak sesuai. Ketidak sesuaian LKS maupun bank syariah ini pada akhirnya diakui oleh direktur direktorat perbankan syariah Mulya E. Siregar menyatakan bahwa perbankan syariah belum benar benar menerapkan system syariah. Menurut Mulya tidak ada Bank Syariah yang benar benar syariah, bahkan IDB sekalipun.[8]




0 Response to "Pengertian Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel