Sejarah dan Perkembangan Manajemen Zakat

2.1    MANAJEMEN ZAKAT PADA MASA KEHIDUPAN RASULULLAH

Ada bukti yang menunjukkan bahwa pemerintahmemiliki peran penting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat selama kehidupan Nabi saw di Madinah. Sejak awal pada tahun kedua hijriah, Nabi Muhammad saw. dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, menunjuk petugas zakat yang bertanggung jawab atas iuran dan penerimaan aktual orang-orang mampu,mengidentifikasi orang yang layak menerima bantuan zakat dan menilaikebutuhan mereka, mencaribarang objek zakatzakat dan melaporan dari semua kegiatan penilaian untuk pemerintah Madinah.

Santika Aziz, dkk (2012)melaporkan bahwa menurut Yusuf Qardhawi, Nabi saw. telah merekomendasikanlebih dari dua puluh lima nama sahabat untuk menjadi petugas zakat pada berbagai daerah di semenanjung Arab. Pada saat itu, Nabi 241saw. memberikan instruksi tertulis untuk para perwira mengenai ketentuan semua hal yang berkaitan dengan zakat, seperti nisab, besar zakat dan jenis barang objek zakat. Nabi saw. juga menunjuk akuntan dan pengawasserta mengeluarkan instruksi umumtentang bagaimana masyarakat harus menerima dan memperlakukan petugas zakat.

Beberapa bukti lain yang menunjukkan bahwa Nabi saw. mengarahkan petugas zakat untuk mendistribusikan semua zakat yang dikumpulkan sebelum mereka kembali dari tempat mereka bertugas dan hanya membawa sebagian yang mereka tidak bisa distribusikan. Bukti bukti itu adalah petunjuk yang diberikan Mu’az sewaktu ditugaskan ke Yaman, bahw ia harus mengumpulkan zakat dari orang kaya dan mendistribusikana kepada orang miskin tanpa mengirimkannya ke ibukota. Ada juga laporan menyatakan bahwa Nabi saw.menginstruksikan kepada petugas zakatuntuk mendistribusikan semua penerimaan zakat dan kembali dengan tangan kosong.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, dapat dirumuskan bahwa fitur-fitur manajemen zakat pada masa kehidupan Nabi saw.adalah sbb:

1.      Nabi Muhammad saw. sekaligus sebagai Kepala NegaradanPemerintahan menangani langsung tugas pelaksanaan zakat. Beliau bertanggung jawab untuk menunjuk kolektor dan distributor sekaligus mengeluarkan instruski dan peraturan yang diperlukan untuk menjamin sebuah penanganan zakat yang tepat.

2.      Dana zakat merupakan entitas yang terpisah daridana pemerintah dan pendapatan non-zakat.Catatan zakat secara terpisah dalam pembukuan dari pendapatan-pendapatan nonzakat yang biasanya disusun oleh karyawan. Tidak  242 diizinkan percampuran dan azakat dengan dana non-zakat, seperti tanggal pengumpulan  dan pendistribusian atau pencairan dana zakat. Dana zakat tidak boleh digunakan untuk tujuan non-zakat, sebagaimana dalam riwayatal-Hasan, cucu Nabi saw. ketika dia mencatatkan secara khusus satu tanggal zakat dan Nabi saw. menyetujuinya.

3.      Pengumpulan dan pendistribusian zakat berkarakter lokal. Zakat yang dikumpulkan di suatu daerah, didistribusikan di daerah yang bersangkutan atau tidak dibawa ke pusat.

4.      Penaksiran besaran jumlah zakat yang jatuh tempo, pada umumnya diserahkan kepada pembayarzakat atau diberlakukan zakat amnesty, meskipun ada riwayat yang menyatakan bahwa penaksiran kadang-kadang dilakukan oleh petugas; dengan catatan petugas itu termasuk orang yang dapat bersikap adil dan lunak atau ringan dalam penaksiran.

5.      Masyarakat diberitahu tentang tugas petugas zakat dan sikap yang benar terhadap pemimpinnya. Para wajib zakat diperintahkan untuk memenuhi semua ketentuan yang benar dari petugas zakat, sekaligus menolak pembayaran yang lebih dari jumlah yang jatuh tempo.

6.      Pegawai pemerintah mengumpulkan zakat jatuhtempopada ternak dan pertanian, tetapi tidak pada hasilperdagangan, emas, perak, uang dan perhiasan.g.Tugas penaksiran danpengumpulan zakat telah ditunjuk orang-orang tertentu yang sekaligus bertugasmenentukan besar kebutuhan mustahik, distributor dan kasir zakat. Ketika ada jeda -waktu antara pengumpulan dan pendistribusian -, petugas yang satu dapat melimpahkan kepada petugas yang lain.

2.2    MANAJEMEN ZAKAT PADA MASA KHULAFAH RASYIDIN

Perluasan wilayah negara Islam dan penaklukan dua kerajaan tua di Timur Tengah selama periodeKhulafa Rasyidin mendatangkan kekayaan yang cukup besar dalam negeri dan pengurangan kontrol langsung dari pemerintah pusat. Kedua faktor tersebut mengisyaratkanupaya pelembagaan sistem pemeriksaan dan audit. Khalifah kedua, Umar bin Khaththab telah memperkenalkan sistem pencatatan yang komprehensif, yang disebutal-dawawin untuk seluruh negara.

Umarmemperkenalkan 3(tiga)langkah penting18 (delapan belas) pengelolaan zakat, sbb:

Pertama, Umar memperkenalkan al-dawawinsebagai catatan untuk berbagai tujuan. Ada catatan penerimaan negara dan distribusi kharaj danfa’i, meskipun tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Umar membuat catatan penerimazakat, tetapi kemungkinan dia memesan seperti mencatat -terutama-saatia digunakan untuk mendistribusikan jumlah yang berbeda bagipenerima sesuai dengan kebutuhan mereka, keluarga dan lain-lain serta audit rekening tentaranya.

Kedua, sistem pemotongan dimulai pada wilayah atau tempat pemungutan zakat. Abdullah bin Mas’ud sebagai gubernur Irak mengurangkan zakat karena pembayaran kepada pemerintah. Hal inibahkan diberitakan bahwa praktik pemotongan pada wilayah pemungutanzakat dan penaksiran dasar zakat telah ada sejak era Khalifah pertama, Abu Bakar al-Shiddiq.

Ketiga, sistem pengumpulan objek wajib zakat bagi barang perdagangan, emas, perak dan aset perdagangan lainnya yang dilakukan oleh pejabat publik dengan menginstal di jalan dan jembatan untuk mengumpulkan zakat atas244aset perdagangan kaum muslim. Pejabat publik ini juga mengumpulkan pajak pada perorangan dari janji dan iuran non-muslim asing pedagang pembawa barang dagangan untuk dajual di negara muslim. Pejabat publik ini jugabertanggung jawab untuk memverifikasi deklarasi penaksiran diri yang disampaikan oleh pembayar(muzakki).

Pada masa Khalifah ketiga, Usman bin Affan, yang karena kelimpahankekayaan di kalangan rakyat dankas pemerintah meningkat sangat tinggi, sehingga Usman merasa bahwa negara mampu memenuhi kebutuhan zakat layak masyarakat (mustahik)

tanpa harus mengumpulkan senua zakat. Usman punmemutuskan untuk menyerahkan kepada individu wajib zakat sendiri menaksir besar zakatnya dan mendist

ribusikannya sendiri secara layak bagian dari zakat kepada kerabat, tetangga dan handaitaulan.Muzakki diizinkan untuk mendistribusikan sendiri zakat jatuh tempo atas barang  perdagangan, emas, perak, utang, perhiasan dan sebagainya, yang biasanya tidak terlihat,baik bagi mustahik (orang miskin) maupun petugas zakat. Keputusan Usman seperti itu, mungkin  didorong oleh keinginannnya untuk meminimalkan biaya pengumpulan, karena barang-barangitu termasuk sulit untuk dideteksi, diperiksa dan diverifikasi.

2.3    MANAJEMEN ZAKAT PADA MASA SESUDAH KHULAFAH RASYIDIN (MASA TABI’IN)

Keadaan tidak kondusif yang memuncak akibat kerenggangan antara penduduk muslim dan pemerintah setelah kerusuhaninternal dan krisis pada masa Usman berakhir, Said bin Jubair mendapatkan pertanyaan dari publik, 245apakah zakat harus diberikan kepada pemerintah seraya ada  orang yang mengajukan pertanyaan yang sama. Said menjawab, Allah yang mengeluarkan melalui kamu.The rise of the four schools of jurisprudence gave the management of zakata new dimension because it became more intrinsic to fiqh. The fews of these schools can be summarized in the following:

1.      Manajemen zakat merupakanotoritas wilayah.Muzakki membayar kepadapemerintah wilayah setempatdenganpemerintah wilayah setempat mengoordinasikan seluas-luasnya.

2.      Negara harus memelihara rekening terpisah untuk zakat. Zakat disimpan di Baitul Mal Khusus Zakat (Bait Mal of Zakat).

3.      .Pemerintah berhak mengumpulkanseluruhjenis barang wajib zakat. Sementara itu, muzakkiharus menyerahkan zakat kepada pihak berwenang. Hanbali memberitakan bahwa lebih baik bagi muzakkimendistribusikannya sendiri khusus untuk zakathasil perdagangan, emas, perak dan barang perdagangan; dan untuk selain itu, pemerintah yang mendistribusikannya, sekaligus berkewajiban untuk memberikan pengamanan pada pelaksanaannya.

4.      Pemerintah yang meskipun gagal dalam mengatur kewajiban zakat, namun tidak membebaskan individu dari kewajiban membayar zakat. Orang yang memiliki hartacukup nisab diharuskan untuk menaksir sendiri zakatnya dan mendistribusikannya sendiri sebagaimana dietapkan Allah.

5.      Belum ada asosiasi resmi atau badan hukum yang menangani penulisan fikih klasik (mengenai zakat). Akibatnya tidak ada buku referensi fikih klasik tentang organisasi dan pendistribusian zakat.

2.4    MANAJEMEN ZAKAT PADA BEBERAPA NEGARA

1.      Pakistan

Referensi pertama organisasi zakat berasal dari Konstitusi Pakistan tahun 1965 -yang membebankan negara agar berupaya mengatur zakat. Pada tahun 1979 peraturan zakat dan ushrditetapkan secara resmi.Fitur organisasi utama dalam peraturan tersebut digantidengan peraturan zakat danushrpada tahun 1980. Sejak peraturan 1980 ditetapkan, beberapa peraturan kecil dikenalkan, terutama yang menyangkut perubahan prosedural.Peraturan-peraturan yang dirancang untuk administrasi zakat tersebut diafiliasikan pada KementerianKeuangan. Ketentuan-ketentuan penting dariperaturan-peraturandan perubahannya adalah

Pada bab pembukaan berbunyi, antara lain peraturan yang dinyatakan dengan jelasmenjadi referensi kewajiban dan ushrdalam syari’ah dan mengakui aturan pemerintahan dalam bidangpengumpulan dan pendistribusiannya.

 Barang objek wajib zakat dibagi ke dalam dua kategori.Pertama, mencakup jenis barang objek wajib zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya simpanan di Bank, Kantor Pos dan barang yang serupa, seperti surat berharga, saham, obligasi, polis asurasni dan produk peranian.Pada cakupan pertama ini, pemerintah tidak mengambil tindakan hukum untuk mengumpulkan zakatatau untuk memeriksa nisabpemilik wajib zakat.

Kedua, mencakup hewan ternak, emas dan perak, uang tunai, saham perdagangan dan jenis lainnya yang tidak 248S. emua organisasi cabang pemerintah akan dicegah untuk menyebarluaskannya, baik untuk tujuan berkaitan dengan zakat maupun tujuan lannya.i) Pelaksanaan pengumpulan harta objek wajib zakat dimulai pada tahun fiskal 1980/1981, sedangkan ushrdimulai tahun 1982/1983.

Fitur Penting ManajemenZakat di PakistanLangkah pertama Pakistan dalam bidang manajemen zakat ialah pemebentukan sebuah unit pengelolaan zakat dan

ushryang terdirikombinasi antara instansi pemerintah dan relawan yang terpilih dan

dipilih. Adapun fitur-fitur utama dari manajemen itu ialah:

Pemerintah pusat dan cabang propinsi bersifat otonom, tetapi dengan berafiliasi pada Kementerian Pelayanan Keuangan. PadaKemenetrian Pelayanan Keuangan ini dibentuk sebuah lembaga yang disebut Dewan Zakat di pusat dan di propinsi. Setiap Dewan dipimpin oleh hakimdengan anggota beberapa fukaha.

a.      Kuwait

Undang-undang pendirian lembaga pemerintah yang bertugas mengurusi pengelolaan zakat di Kuwait disahkan, disetujui parlemen, dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian Bait az-Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi’ul Awwal 1403 H atau bertepatan pada tanggal 16 Januari 1982 M.

Bait az-Zakat memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung Menteri Waqaf dan Urusan Islam dengan anggota: wakil Kementrian Waqaf dan Urusan Islam, wakil Kementrian Sosial dan Tenaga Kerja, Direktur Utama Institusi Jaminan Sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak menjabat di instansi pemerintah yang ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.

Bait az-Zakat Kuwait konsen dengan perencanaan strategis sejak pendiriannya. Mereka meyakini pentingnya perencanaan dalam mengantarkan lembaga pada sasaran-sasaran dan tujuan di masa mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan menempuh cara dan metodologi ilmiah, serta kajian yang terencana. Aktivitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan cara kerja di dalamnya. Pada saat ini, hal tersebut bertumpu pada para pegawai yang ahli dalam merumuskan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategis yang paling mutakhir.

b.      Yordania

Kerajaan Hasyimite Yordania mengambil inisiatif untuk menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat pada tahun 1944 M. Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang semacam itu, yaitu UU yang mewajibkan pemungutan zakat di negara Kerajaan Hasyimite Yordania.

Di tahun 1988 ditetapkanlah UU mengenai lembaga amil zakat yang disebut dengan UU Sunduq az-Zakat tahun 1988. Undang-undang ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen serta hak penuntutan di muka pengadilan. Karenanya, Sunduq az-Zakat memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis, dan juklak agar semakin efektif dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat.

Sunduq zakat Yordania dalam operasionalnya mendayagunakan kelompok kerja yang tersebar di seluruh Yordania. Kelompok ini disebut Lajnah az-Zakat (Komisi Zakat). Tugas Lajnah az-Zakat di antaranya: memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat, mendirikan klinik-klinik kesehatan dan medical centre, mendirikan pusat pendidikan bagi pengangguran, mendirikan proyek-proyek investasi, dan mendirikan pusat-pusat garmen (home industri).

c.       Mesir

Pemerintah Mesir memiliki undang-undang yang berkaitan dengan zakat. Undang-undang No 48 tahun 1977 yang menyatakan bahwa bank diwajibkan untuk memotongi zakat pada modal dan keuntungan pemegang saham dan menetapkan dana otonom untuk zakat dalam bank. Undang-undang tidak memberikan insentif pajak atau konsesi untuk para pembayar zakat Faisal Bank atau lembaga pengumpul zakat lainnya.

Pembentukan Bank Sosial Nasir pada tahun 1971 adalah peristiwa penting yang menandai pengelolaan zakat di Mesir. Bank yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah ini diberi tanggung jawab untuk mempunyai proyek-proyek kesejahteraan sosial. Sejak pendiriannya Bank Nasir telah mengambil langkah-langkah konkrit dalam mengorganisir pengumpulan dan distribusi zakat di seluruh negeri. Bank mendirikan pusat direktorat zakat di kantor pusatnya. Direktorat ini memiliki aksesibilitas untuk semua cabang bank. Melalui kegiatan di berbagai wilayah negara, Direktorat ini telah mampu membentuk dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal.

d.      Malaysia

Di Malaysia, setiap negeri mempunyai Majlis Agama Islam yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah untuk mengurusi masalah Islam, termasuk urusan wakaf dan zakat. Majlis Agama Islam terdapat di 13 negeri (yaitu Selangor, Johor, Perak, Terengganu, Pilau Pinang, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Melaka, Serawak, Sabah, dan Perlis) dan di 1 Wilayah Persekutuan (yaitu, Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Perdana Menteri yang membawahi direktorat Kemajuan Islam dan memainkan peranan utamanya untuk nasional, serta mewakili Malaysia untuk tingkat internasional dalam urusan agama.

Di bawah Majlis Agama Islam terdapat organisasi atau kantor yang bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf. Salah satunya adalah Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ ini pertama kali beroperasi pada 1 Januari 1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn. Bhd., yang bertanggung jawab akan manajemen PPZ di hadapan Majlis Agama Islam. Antara Hartasuci dan Majlis Agama Islam terdapat ikatan kontrak perjanjian, yaitu memberi kuasa untuk manajemen PPZ dan sekaligus menjadi amil zakat. Kontrak tersebut meliputi beberapa hal seperti tugas Hartasuci dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh Hartasuci sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil zakat.

Fungsi utama PPZ ialah mencari muzakki baru, menjaga kontinuitas pembayarannya, memberi penerangan seputar zakat, menghimpun zakat, mengeluarkan resi zakat kepada pembayar, membuat laporan harian, bulanan, dan tahunan, membina loketloket baru dan saluran-saluran baru untuk pembayaran zakat agar lebih memudahkan pembayar zakat, dan menambah aset PPZ dari lebihan upah amil setelah ditolak semua perbelanjaan.

Pendistribusian zakat di Wilayah Persekutuan sebagai contoh, melalui program-program bantuan langsung untuk Fakir dan Miskin semisal bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. Bantuan tidak langsung dapat berbentuk pemberian manfaat tidak langsung, seperti Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) yang giat melakukan pembinaan, pelayanan pelatihan keterampilan untuk fakir miskin. Sedangkan Komplek Kebajikan Darus Sa’adah merupakan tempat perlindungan dan pendidikan bagi mu’allaf, janda, dan fakir miskin. Institut Profesional Baitulmal (IPB) juga memberikan pendidikan profesional setingkat perguruan tinggi kepada anak-anak fakir miskin, di samping hotel dan rumah sakit yang mereka miliki.^[1]

e.       Indonesia

Secara prinsipil pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh individu maupun pemerintah. Namun mayoritas ulama sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan dana masyarakat ini dilakukan dan diatur oleh pemerintah. Dalam prakteknya di Indonesia, perkembangan pengelolaan zakat sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada masing-masing periode pemerintahan tersebut.Berikut milestones perkembangan zakat di Indonesia.

Pertama, era pemerintahan Kolonial (Sebelum 1945). Di era kolonial Belanda, pengelolaan zakat yang secara individual cenderung dihalangi oleh pemerintah kolonial tersebut karena diduga dana zakat digunakan untuk membiayai perjuangan melawan Pemerintah Belanda.

Kedua, era pemerintahan Orde Lama (1945-1967). Sementara pada awal masa kemerdekaan Indonesia, pemerintah belum terlalu memperhatikan pengelolaan zakat dan sibuk dalam upaya mempertahankan kemerdekaaan Indonesia. Pada masa ini, pengelolaan zakat lebih banyak dikelola oleh individu masyarakat Muslim.

Ketiga, era pemerintahan Orde Baru (1968-1998). Di era pemerintahan orde baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah namun tidak sampai ke level undang-undang formal. Implikasinya, berbagai lembaga amil zakat indipenden dan non-pemerintah bermunculan. Pada periode ini pula, seiring dengan kemajuan perekonomian, kesadaran masyarakat untuk membayar zakat mulai meningkat.

Keempat, era pemerintahan Transisi (1999-2000). Sementara pada pemerintahan Presiden BJ. Habibie, terjadi kemajuan yang cukup baik dengan lahir dan disahkannya UU Pengelolaan Zakat No.38/1999. Dengan terbitnya UU ini, maka menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan bagi pengelolaan zakat dan bahkan bermunculan Peraturan Daerah (perda) zakat di berbagai pelosok Nusantara (institusional step).

Kelima, era pemerintahan Reformasi (2001-sekarang). Era berikutnya adalah era reformasi (saat ini), dimana pengelolaan zakat di tanah air ditandai dengan penguatan institusi zakat nasional, sebagaimana tercermin dalam perkembangan wacana amandemen (revisi) UU Pengelolaan Zakat No.38/1999 yang hingga saat ini belum dapat terlaksana serta sinergi yang dilakukan oleh berbagai Gerakan Zakat Nasional.^[2]

---

^[1] Faisal, “Sejarah Pengelolaan Zakat  di Dunia Muslim dan Indonesia: Jurnal Manajemen Zakat”. Vol. 10 No. 2, 2011, 246-256.

^[2] Amiruddin K, “Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim: Jurnal Manajemen Zakat”. Vol. 3 No. 1, 2015, 154-155.

DAFTAR PUSTAKA

M Nasri Hammang Najed, Ekonomi Islam; zakat dalam ajaran kesejahteraandan keselamatan umat (Pareparee: Lbh press, 2013).

BI, Pengelolaan Zakat yang Efektif Jakarta Departemen Ekonomi &Keuangan Syariah, 2016.

Amiruddin K. 2015. Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim. Jurnal Manajemen Zakat. 3(1): 154-155

Faisal. 2011. Sejarah Pengelolaan Zakat  di Dunia Muslim dan Indonesia. Jurnal Manajemen Zakat. 10(2): 246-256

Share this post