-->

Fatwa-fatwa DSN Tentang Riba Qardh

Banyak Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjelaskan bahwa produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) itu termasuk Riba Qardh yang diharamkan dalam Islam.

- Fatwa DSN tentang produk perbankan, diantaranya Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
- Fatwa DSN tentang produk pasar modal, diantaranya fatwa DSN no.32 tentang obligasi syariah (sukuk)
- Fatwa DSN tentang produk gadai, diantaranya fatwa DSN no.25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn, dan fatwa no.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Menurut fatwa-fatwa tersebut, produk giro, tabungan dalam lembaga konvensional adalah produk Ribawi, karena sesungguhnya transaksi yang terjadi dan digunakan dalam lembaga konvensional adalah transaksi pinjaman berbunga. Nasabah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai penerima pinjaman, dengan perjanjian nasabah akan mendapatkan bunga atas pinjaman tersebut.

Sebagai mana penjelasan fatwa sebagai berikut : "giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga" dan " Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga"

Karena transaksi giro wadiah pada hakikatnya adalah transaksi qardh, dimana pemilik giro sebagai pemberi pinjamanm dan bang sebagai penerima pinjaman. atas dasar itu maka hak-hak dan kewajiban akad qard berlaku dalam produk giro wadiah, seperti kepemilikan keuntungan dan risiko keuangan, bonus atas pinjaman dan lain-lain.

Begitu pula dengan produk obligasi dalam pasar modal konvensional. produk obligasi konvensional adalah produk ribawi, karena sesungguhnya transaksi yang terjadi dan digunakan dalam pasar modal konvensional adalah transaksi pinjaman berbunga. investor sebagai pemberi pinjaman dan emiten sebagai penerima pinjaman, dengan pinjaman investor akan mendapatkan bunga atas pinjaman tersebut.

Sebagai mana penjelasan fatwa sebagai berikut : "obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga"

Begitu pula dengan produk gadai di pegadaian konvensional. Produk gadai pegadaian konvensional adalah produk ribawi, karena sesungguhnya transaksi yang terjadi dan digunakan oleh pegadaian konvensional adalah transaksi pinjaman berbunga. Pegadaian sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai penerima pinjaman, dengan perjanjian pegadaian akan akan mendapatkan bunga atas pinjaman tersebut.

Karena produk-produk konvensional diatas itu termasuk riba qardh, maka fatwa DSN memberikan alternatif sebagai berikut :
a). Bersifat titipan
b). On call
c). Keuntungan dan kerugian penyaluran dana wadiah menjadi hak milik dan tanggung jawab bank
d). Tidak ada imbalan (bonus) yang dipersyaratkan.

Tabungan dengan akad wadiah dengan karakteristik sebagai berikut :
a). Bersifat titipan
b). On call
c). Keuntungan dan kerugian dari penyaluran dana wadiah menjadi hak milik dan tanggung jawab bank
d). Tidak ada imbalan (bonus) yang dipersyaratkan

Dalam obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah ; dengan ketentuan sebagai berikut :
* Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang oblogasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
* Akad yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain:
 - Mudharabah (muqaradhah)/ qiradh
 - Musyarakah
 - Murabahah
 - Salam
 - Istishna
 - Ijarah
* Jenis usaha yang dilakukan emiten (mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memerhatikan substansi fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah.
* Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan emiten(mudharib) kepada pemegang saham obligasi syariah (shahibul mal) harus bersih dari unsur nonhalal.
* Pendapatan (hasil) yang diperoleh pemegang obligasi syariah sesuai akad yang digunakan.
* Pemindahan kepemilikan obligasi syariah mengikuti akad-akad yang digunakan.

Dalam produk gadai yang dibenarkan menurut syariah yaitu gadai yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn
 - Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin)
 - Ongkos sebagai mana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
 - Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.


(Referensi : Buku Riba, gharar dan kaidah-kaidah ekonomi syariah analisis fiqih dan ekonomi/Adiwarman karim-Oni Sahroni)

0 Response to "Fatwa-fatwa DSN Tentang Riba Qardh"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel