-->

Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi Makro


2.1  KEBIJAKAN FISKAL
2.1.1        Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat dalam prekonomian. Menurut Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.[1]
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelolah atau mengarahkan perekonomian  kekondisi yang lebih baik atau di inginkan dengan cara mengubah-ubah  penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaanya terletak pada instrument kebijakannya.[2]
2.1.2    Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian.
Pengaruh kebijakan fiskal terhadap prekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap, yaitu :
2.1.2.1  Bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahakan menjadi suatu APBN
2.1.2.2  Bagaimana APBN tersebut memengaruhi prekonomian
Kebijakan piskal dilihat dari struktur pos-pos APBN. APBN mempunyai dua sisi yang mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisipengeluaran mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya. [3]
2.1.3        Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
Untuk tujuan itu sebagai langkah pertama dalam analisis akan di misalkan penganguuran berlaku. Selanjutnya di misalkan pemerintah hanya menjalankan kebijakan fiskal saja dan bentuk kebijakan itu adalah anggaran belanja defisit, yaitu menaikkan G dan dibiayai pemerintah dengan menjamin dari tabungan masyarakat.
Kenaikan agregat yang diakiibatkan oleh pertambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan dalam nilai transaksi dalam perekonomian. Berarti nilai MV telah menjadi tambah besar. Disamping itu kenaikan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan proses multiplier seperti juga yang terjadi dalam analisis makro ekonomi Keynesian dan akan meningkatkan lebih lanjut MV. Dengan demikian golongan moneteris juga berpendapat bahwa kebijakan fiskal akan menaikkan pembelanjaan agregat (MV) dan pendapatan nasional (PT).
Dimisalkan lebih lanjut bahwa kenaikan pendapatan nasional yang bertambah tersebut adalah dari Y0 menjadi Y1, atau secara ringkas ai merupakan kenaikan sebesar ∆Y1 dan ini dapat dihitung melalui persamaan multipiler berikut :

Ada beberapa faktor yang menyebabkan > ∆Y, yaitu kenaikan pendapatan nasional menurut golongan Keynesian adalah :


2.1.3.1  tingkat bunga naik
Apabila MV meningkat sebagai akibat pertambahan pengeluaran agregat dan multiplier yang diakibatkannya, nilai M tidak berubah (sesuai dengan pemisalan di atas). Maka kenaikan MV disebabkan oleh V yang bertambah. Keadaan ini akan menaikkan tingkat bunga.
2.1.3.2  Harga megalami kenaikan.
2.1.3.3  Investasi berkurang (karena tingkat bunga naik).
Kenaikan investasi akan mengurangi pertambahan pengeluaran agregat (). Pertambahan pengeluaran agregat bukan sebanyak pengeluaran pemerintah (∆G), tetapi harus dikurangi pengurangan investasi (∆I)[4].
2.1.4        Efektivitas kebijakan fiskal
Kebijakan fiskal dikatan efektif bila mampu mengubah tingkat bunga (r) dan atau output sesuai dengan yang diinginkan  pemerintah. Pengaruh kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan, pertama-tama terjadi melalui pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa.
2.1.4.1  Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbangan pasar barang-jasa
Dampak kebijakan fiskal terhadap keseimbagan pasar barang dan jasa telah dijelaskan secara matematis dalam bagian sebelum. Diagram 22.3 di bawah ini memberikan gambaran gerafis tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan.[5]

Dampak pengaruh pemerintah yang ekspansif(∆G>0, sementara ∆T=0) menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bungan yang sama (misalnya ), pergeseran kurva IS tersebut menyebabkan output keseimbanan bergeser dari Y* ke  sebaliknya damfak anggaran defisit (∆G < 0, sedamgkan ∆T = 0) menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri. Pada tingkat bunga yang sama, yaitu r1, penggeseran kurva IS menyababkan output keseimbangan berkurang menjadi . Jarak antara Y* dengan  adalah sama dengan jarak antara Y* dengan . Jarak-jarak antara output keseimbangan tersebut merupakan ∆Y, yang besarnya sama dengan ∆G/(1-b).
2.1.4.2  Dampak kebijakan fiskal ekspansif terhadap inflasi
Jika tambahan pengeluaran pemerintah akan menghasilkan tambahan output keseimbangan yang beberapa kali lipat, bukankah lebih baik pemerintah terus-menerus meningkatkan angarannya? Pertanyaan tersebut baru benar bila didalam prekonomian hanya terdiri atas pasar barnag dan jasa. Dalam analisis IS-LM, prekonomiaan baru dikatakan dalam keseimbangan jika pasar uang-modal juga berada dalam keseimbangan.[6] Karenanya, untuk melihat baik buruknya anggaran ekspensif kita masukkan kurva LM dalam analisis, sehingga secara garfis menjadi Diagram 22.4

Dalam diagram terlihat bahwa kondisi keseimbangan awal teracapai pada saat tingkat bunganya adalah r0 dan output keseimbangan adalah Y*. Bila pemerintah menempuh anggaran ekspansif yang menyababkan kurva IS bergeser ke IS1, tadinya yang diharapkan pemerintah adalah bertambahnya output keseimbangan sebesar (Y*1 – Y*), sementara tingkat bunga tetap. Jarak Y*1 - Y* adalah sebesar ∆G/(1-b). Namun bila anda perhatikan, yang terjadi adalah output keseimbangan hanya mencapai Y*2 yang lebih kecil dari yang ditargetkan (Y*1). Bahkan terjadi inflasi dilihat dari tingkat bunga yang bergeser ke r1.
Tenyata pertambahan pengeluaran pemerintah telah menyebabkan naiknya pengeluaran agregat. Naiknya pengeluaran agregat menyebabkan keinginan sektor swasta melakukan investasi semakin besar. Hal tersebut memang diharapkan perintah. Besarnya investasi swasta yang diharapkan pemerintah kita sebut saja sebagai investasi yang diharapkan (expected investment), yang dinotasikan IE. Tetapi sayangnya peningkatan permintaan investasi tidak disertai dengan peningkatan kemanpuan pemberian kredit. Hal itu dilihat dari kuva LM yang bergeser kekanan. Jika permintaan[7] investasi meningkat, sedangkan penawaran kredit tetap, terjadilah kelebihan permintaan investasi yang menyebabkan naiknya harga investasi. Ini ditunjukkan dengan naiknya tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga, yang berarti naiknya biaya modal, menyebabkan ada rencana-rencana investasi menjadi tidak layak (no feasible), sehingga terpaksa dibatalkan. Akibat labih lanjut permintaan investasi nyata (real investmen, IR) tidak sebesar yang ditargetkan (IR< IE). Karena investasi riil lebih kecil dari investasi yang diharapkan, maka pertumbuhan ekonomi riil juga lebih kecil dari yang diharapkan. Dalam Diagram 22.4 terlihat bahwa Y*2 – Y* atau ∆Y rill lebih kecil dari Y*1 - Y* atau ∆Y yang di harapkan.
Menurunnya investasi swasta yang menyebabkan tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi dari kebijakan fiskal ekspansif disebut sebagai crouding out effect. Cara mengatasi crowding out effect secara teoritis sederhana saja, yaitu meningkatkan jumlah uang yng beredar. Dengan kata lain, kebijakan fiskal ekspansif dilakukan bersamaan (simultan) dengan kebijakan moneter ekspansif. Dalam diagram 22.4, kebijakan moneter ekspansif menggeser kelebihan pemerintah investasi, sehingga tingkat bunga tidak naik. Akhirnya investasi yang terjadi sebesar yang diharapkan. Karena mengombinasikan kebijakan fiskal dan moneter sekaligus, maka kebijakan ini di sebut kebijakan kombinasi (combination policy).
2.1.4.3  Slope Kurva IS dan LM
Secara grafis, slope LM akan memengaruhi afektivitas kebijakan fiskal. Diagram 22.5 memberikan beberapa pembandingan.Bila slope kurva LM mendatar sejajar sumbu horizontal (interval keynesian), maka kebijakan fiskal efektif sempurna, karena mampu memengaruhi output keseimbangan tanpa menimbulkan inflasi. Menurut para ekonomi keynesian, kurva LM yang mendatar menggambarkan perekonomian berada dalam kondisi lesu karena perangkap likuiditas, diman sekalipun tingkat bunga sudah sedemikian rendah, tingkat investasi tidak meningkat. Hal ini terjadi karena begitu lemah ekspentasi masyarakat. Agar perekonomian pulih kembali, maka ekspentasi harus dipulihkan. Untuk itu dibutuhkan campur tangan pemerintah melalui peningkatan pengeluaran pemerintah yang akan mendorong kegiatan ekonomi.
Dalam diagram terlihat bahwa kebijakan fiskal ekspansif (IS0 ke IS1), telah menaikkan output keseimbangan dari  Y0 ke Y1, sementara tingat bunga tetap di  r1.
Pada interval antara,dimana slope LM > 0 ,kebijakan fiskal ekspansif (IS3 ke IS4 )telah menaikkan output  dari Y2 ke Y3, tetapi tingakat bunga juga naik dari  r3 ke r4.[8]
Bila slope LM tegak lurus (interval klasik), perekonomian berada dalam kondisi seperti yang diasumsikan klasik, yaitu kesempatan kerja penuh (full employment) dan uang berifat netral. Dalam kondisi seperti ini kebijakan fiskal tidak efektif sempurna. Misalnya kebijakan fiskal ekspansif (dari IS5 ke IS6) hanya menaikkan tingkat bunga (inflasi) dari r5 ke r6 sementara output tidak berubah, yaitu tetap di Y4 yang merupakan tingkat output pada kesempatan kerja penuh.
2.1.5. Efek Kebijakan Fiskal : Pendekatan Y=AE
            Perhatikan gambar 10.4.Grafik (a) menunjukkan efek kebijakan fiscal apabila pengangguran berlaku dalam perekonomian dan pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar G dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Sedangkan gambar (b) menunjukkan efak kebijakan fiscal apabila perubahan itu dilakukan melalui penurunan pajak dimana T=G.
2.1.5.1 Perubahan Keseimbangan Yang Berlaku
            Dalam grafik (a) dimisalkan keseimbangan asal dicapai dititik E1.Keseimbangan ini menunjukkan pendapatan nasional adalah Y1 dan dalam keseimbangan ini pengangguran berlaku.Untuk mengatasinya pemerintah menambah pengeluarannya sebanyak G dan pertambahan pengeluaran ini memindahkan pengeluaran agregat dari AE1 ke AE2.Perubahan tersebut berarti keseimbangan bergeser ke E2 dan pendapatan nasional meningkat dari Y1 ke Y2.Perubahan ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
Dalam grafik (b), yang menunjukkan efek pengurangan pajak ke atas keseimbangan pendapatan nasional, juga dimisalkan keseimbangan yang asal adalah di E1. Pengurangan pajak sebesar T ( yang sama nilainya dengan G) akan menambah pendapatan disposebel rumah tangga sebesar: Yd= T. pertambahan pendapatan disposebel ini akan menaikkan pengeluaran rumah tangga, akan tetapi kenaikan pengeluaran itu adalah kurang dari G, yaitu hanya sebesar: C= MPC . G. Kenaikan pengeluaran rumah tangga tersebut akan memindahkan pengeluaran agregat menjadi AE2 dan keseimbangan menjadi E2. Maka pendapatn nasional baru akan dicapai di Y1.Pendapatan nasional bertambah dan oleh sebab itu kesempatan kerja meningkat da pengangguran berkurang.
2.1.5.2. Perbandingan Mengenai Sebab Yang Berlaku
            Apabila diperhatikan efek dari perubahan dri perkembangan pengeluaran pemerintah (ditunjukan dalam grafik a) da penguranagn pajak (ditunjukan dalam grafik b) dapat disimpulkan bahwa Y0 Y1 dalam grafik (b) adalah kurang dari Y1 Y2 dalam grafik (a).hal ini berlaku dalam keadaan di mana diasumsikan G=T. yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah karena pengurangan pajak akan menambah pengeluaran agregat ( yang berlaku sebagai akibat pertambahan konsumsi rumah tangga) pada jumlah yang lebih kecil dari G. dari perbedaan efeknya ini dapat disimpulkan bahwa multiplier pajak adalah lebih kecil dari multiplier pengeluaran pemerintah .
            Kebaikan lain penambahan pengeluaran pemerintah apabila dibandingkan dengan pengurangan pajak sebagai alat kebijakan fiscal adalah: efek pertambahan pengeluaran pemerintah dalam menggalakkan kegiatan ekonomi adalah lebih cepat dari efek pengurangan pajak. Pengambilan keputusan untuk menambah pengeluaran pemerintah, pelaksanaan pengeluaran itu dan kenaikan kegiatan ekonomi yang diakibatkannya berlaku dalam masa yang relative cepat.Ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah merupakan komponen pengeluaran agregat.
            Pengeluaran pajak akanmelalui perjalanan panjang sebelum menimbulkan perubahan dalam pengeluaran agregat. Terlebih dahulu, peraturan harus dibuat mengenai pajak yang dikurangkan.Kedua, terdapat perbedaan waktu di antara pembuatan peraturan pengurangan pajak dan pelaksana kebijakan tersebut.Hanya setelah pelaksanaan peubahan pajak itu terlaksana pendapatan disposebel dan konsumsi rumah tangga meningkat, dan mendorong kepada perkembagan kegiatan ekonomi.
            Walau bagaimanapun, di samping memahami kebaikannya, perlu pula disadari kelemahan kebijakan meningkat pengeluaran pemerintah.Pertambahan pengeluaran seringkali menimbulkan deficit dalam budget pemerintah dan meningkatkan uang Negara. Kenaikan uang Negara yang terus-menerus dapat menimbulkan efek buruk kepada pertumbuhan ekonomi di masa depan.[10]
2.2  KEBIJAKAN MONETER
2.2.1    Pengertian Kebijakan Moneter
Yang dimaksud dengan kebijakn moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang di inginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol). Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh,sekaligus mengendalikan inflasi.
Jika yang dilakukan adalah menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif (monetary ekspansive). Sebaliknya jika uang beredar dikurangi, pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif  (monetary contractive).[11]
Pengertian lain dari kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (atau bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakna melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum dari kebijaksanaan moneter. Secara khusus, kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makrompemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi peroses penciptaan uang.[12]
2.2.2    Instrument Kebijakn Moneter
Ada tiga intrumen utama yang digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar: operasi pasar terbuka (open market operation), fasilitas diskonto (discount rate), dan rasio cadangan wajib (reserve requirement ratio). Diluar tiga instrument tersebut ( yang merupakan kebujakn moneter bersifat kuantitatif), pemerintah dapat melakukan imbauan moral (moral persuasion).
2.2.2.1 Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Yang dimaksud denagn operasi pasar terbuka (Open Maerket Operation) adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah (government securities).[13]
Jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah menjual surat-surat berharga (Open Market Selling). Dengan demikian uang yang ada dalam masyarakat mengalir keetoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar berkurang. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah membeli kembali surat-surat berharga tersebut (Open Market Buying). Guna lebih mengefektifkan operasi pasar terbuka ini, Bank Indonesia telah mengembangkan kedua instrument tersebut dengan menambahkan fasilitas repurchase agreement (repo) kemasing-masing instrument, sehingga saat ini dikenal SBI repo dan SBPU repo.
Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Setifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Jika ingin mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah menjual SBI dan atau SBPU. Melalui penjualan SBI/SBPU uang yang ada dalam masyarakat ditarik, sehingga jumlah uang beredar berkurang. Biasanya penjualan SBI/SBPU dilakukan bila jumlah uang yang beredar dianggap sudah mengganggu stabilitas perekonomian.
2.2.2.2 Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Yang dimaksud dengan tingkat bunga diskonto adalah tingat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum yang menjamin ke bank sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar.
Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingakt bunga pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar,sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya bila ingin menahan laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan bunag pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam uang dari bank sentral, sehingga pertambahn jumlah uang beredar dapat ditekan.
2.2.2.3 Rassio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Penetapan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang beredar, jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil disbanding sebelumnya. Misalnya,[14] jika rasio cadangan wajib mulanya hanya 10%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, perbankan dapat mengalirkan pinjaman sebesar 90% dari deposito yang diterima perbankan. Denagn demikian angka multipler uang dari system perbankan adalah 10.
Bila rasio cadangan wajib diperbesar menjadi 20%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, system perbankan hanya dapat menyalurkan kredit sebesar 80%. Angka multiplikasi uang dari sistem perbankan menurun menjadi 5, dengan demikian jumlah uang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya yang terjadi bila pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Sebab penuruna rasio tersebut akan meperbesar angka multiplikasi uang, yang berarti akan meningkatkan jumlah uang beredar.
Untuk pertama kalinya sejak pakto 1988 Bank Indonesia menggunakan rasio cadangan wajib guna mengerem pertumbuhan besar-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menempatkan rasio menjadi 3% pada Februari 1996 (ketentuan sebelum menurun pakto 1988 adalah 2%). Sejak April 1997 besarnya rasio cadangan wajib adalah 5%.[15]
2.2.3        Sifat-Sifat Kebijakan Moneter Dibedakan Dalam Dua Golongan
2.2.3.1  Kebijakan Moneter Kuantitatif
Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam dua jenis tindakan, yaitu:
a.       Melakukan jual beli surat-surat berharga dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini dinamakan oprasi pasar terbuka
b.      Membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus di bayar oleh bank-bank perdagangan
c.       Membuat perubahan ke atas cadangan minimun yang harus disimpang oleh bank-bank perdagangan
2.2.3.2Mengubah Suku Bunga dan Suku Diskonto
Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank. Salah satu cara untuk mewuiudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabah-nasabahnya. Untuk mencapai tujuan ini ada dua langkah yang dapat dilakukan oleh bank sentral.Yang pertama adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan.Dan yang kedua adalah dengan memberi pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam cadangannya, yaitu cadangannya adalah kurang dari cadangan minimum yang ditetapkan oleh peraturan.
Di dalam membantu bank-bank perdagangan, ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral: (i) dengan memberikan pinjaman atau (ii) dengan membeli suratsurat berharga tertentu yang dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Dalarn melakukan pembelian surat-surat berharga, bank sentral hanya menerima surat-surat berharga yang mudah tunai, seperti Sertifikat Bank Indonesia.Apabila bank-bank perdagangan menjual surat-surat berharga seperti itu kepada bank sentral, maka langkah itu dinamakan mendiskontokan surat-surat berharga. Di dalam memberi pinjaman, bank sentral akan menetapkan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan atas pinjaman yang diterimanya. Juga bank sentral akan menetapkan suku diskonto dari Sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat berharga lainnya yang mudah tunai yang dijual kepada bank sentral. Tingkat yang ditentukan oleh bank sentral tersebut dinamakan suku diskonto atau suku bank (Bank Rate).
Peranan bank sentral sebagai suatu sumber pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat digunakan oleh bank sentral sebagai suatu alat untuk mengendalikan jumlah penawaran uang dan tingkat kegiatan ekonomi.Dalam keadaan di mana kegiatan ekonomi berada di bawah tingkat yang mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi, bank sentral dapat mempertinggi kegiatan ekonomi dengan menurunkan suku diskonto.Dengan penurunan suku diskonto, biaya yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan untuk meminjam dari bank sentral menjadi lebih murah. Ini akan menggalakkan mereka untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Sebaliknya, apabila bank sentral ingin mengurangi kegiatan ekonomi yang sudah mencapai tingkat yang terlalu tinggi, suku diskonto perlu dinaikkan. Kenaikan suku diskonto ini akan mendorong bank-bank perdagangan menaikkan suku bunga kc atas pinjaman-pinjaman yang diberikannya. Oleh karenanya para pengusaha enggan membuat pinjaman baru dan pclanggan-pelanggan yang telah membuat piniaman akan mengembalikan pinjaman yang dibuat pada masa lalu. Pada akhirnya kegiatan ekonomi negara akan menurun.
2.2.3.3  Mengubah Tingkat Cadangan Minimum
Kesuksesan kedua jenis kebiiakan moneter yang baru dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank perdagangan mempunyai kelebihan cadangan atau tidak.Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank perdagangan, kedua-dua tindakan di atas tidak dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang.Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka dan mengubah suku diskonto tidak mewujudkan efek yang diharapkan.Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat di bank-bank[16]perdagangan, di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah bank sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang terdapat di bank-bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Sebagai contoh, misalkan cadangan minimum yang diwajibkan adalah dua puluh persen, tetapi bank-bank perdagangan pada umumnya mempunya cadangan sebanyak dua puluh lima persen. Dalam keadaan seperti ini operasi pasaran terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan memberi efek ke atas jumlah penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang, perlulah terlebih dahuhu suku cadangan dinaikkan menjadi dua puluh lima persen.
2.2.3.4  Kebijakan Moneter Kualitatif
Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya di bedakan dalam dua jenis, yaitu:
a.       Pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus di tikurangi dan digalakkan.
b.      Pembujukan mora.dalam melakukan kebijakan ini bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mareka melakukan langkah-langkah tersebut.
2.2.3.4.1        Pengawasan Pinjaman Secara Terpilih
Tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman secara terpilih adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan yang diingini oleh pemerintah. Pengawasan pinjaman secara terpilih ini bukanlah bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang diwujudkan oleh bank-bank perdagangan melalui kegiatan mereka meminjamkan dan menginvestasikan uang di pasaran uang dan pasaran modal. Dalam kebijakan ini yang diawasi adalah bentuk peminjaman dami  investmi keungan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan.
Untuk menggalakkan perkembangan sektor industri bank sentral dapat membuat pengarahan kepada bank-bank perdagangan untuk meminjamkan sebagian uangnya kepada usahausaha investasi di bidang industri. Di samping itu bank sentral dapat pula mengarahkan agar lebih banyak pinjaman dilakukan oleh bank-bank perdagangan untuk menggalakkan perkembangan sektor pertanian, terutama kegiatan yang diusahakan oleh petani dan pengusaha kecil. Salah satu langkah dalam menjalankan kebijakan ini adalah: bank sentral dapat mengarahkan bankbank perdagangan untuk memberikan pinjaman ke sektor ini dengan syarat-syarat yang ringan; misalnya suku bunga adalah rendah.
 Beberapa contoh lain langkah-langkah bank sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan adalah:
                                           a.            Mengarahkan supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah.
                                          b.            Menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil.
                                           c.            Memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil den industri rumah tangga.[17]
Kebijakan pinjaman secara terpilih dapat Pula dilakukan ke atas:
                                           a.            Pinjaman bank perdagangan kepada para konsumen.
                                          b.            Pinjaman untuk membeli saham-saham di pasaran modal.
1.      Pinjaman kepada para konsumen Pinjaman yang diberikan oleh bank-bank perdagangan untuk membeli barang-barang tahan lama seperti televisi, mobil, perabot dan alat-alat dapur dan untuk membeli rumah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pada waktu ekonomi sedang menghadapi banyak pengangguran, pemerintah perlulah menggalakkan para konsumen untuk melakukan lebih banyak perbelanjaan. Bank sentral dapat melaksanakan tujuan ini dengan memberikan syarat-syarat yang lebih ringan kepada peminjam-peminjam untukmembeli barang-barang yang tahan lama atau rumah. Di masa inflasi langkah sebaliknya perlu dilakukan.
2.      Piniaman untuk membeli saham Sebelum berlakunya kemunduran dalam pasaran saham pada tahun 1929, bank sentral di Amerika Serikat tidak membatasi besarnya pinjaman yang dapat diberikan kepada pembeli-pembeli surat berharga dan saham perusahaan.
Ketiadaan pembatasan ini menimbulkan spekulasi yang berlebih-lebihan yang pada akhirnya menimbulkan kenaikan dan kemerosotan harga yang tinggi di pasaran saham. Ini sangatlah merugikan kepentingan masyarakat. Semenjak itu bank sentral Amerika Serikat mengendalikan pinjaman yang dapat diberikan untuk membeli saham di pasaran saham, yaitu hanya sebagian saja dari pembelian itu dapat menggunakan pinjaman dari bank.
2.2.3.4.2        Pembujukan Moral
Kebijakan ini dijalankan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut. Dalam pertemuan ini bank sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut. Dari partemuan ini bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang diharapkan.
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan ada kalanya sangat berbeda di antara satu periode dengan satu periode yang lain. Langkah-langkah ini ada kalanya bersifat pengharapan agar bank-bank perdagangan menjalankan suatu kebijakan pengawalan kredit secara terpilih. Tetapi ada kalanya langkah-langkah yang dilakukan lebih mempengaruhi perubahan dalam jumlah penawaran uang dan bukan ke atas jenis-jenis pinjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank Perdagangan Ini berarti dalam menggunakan pembujukan moral di dalam menjalankan kebijakan moneternya, bank sentral mungkin menialankan kebijakan bersifat kuantitatif, tetapi mungkin pula menialankan kebijakan yang bersifat kualitatif.[18]
Dengan melalui pembujukan moral bank sentral dapat meminta bank-bank perdagangan untuk mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman, atau mengurangi atau menambah pinjaman kepada sektor-sektor tertentu, atau membuat perubahan-perubaban ke atas suku bunga yang mereka tetapkan ke atas pinjaman yang mereka berikan. Sampai di mana keinginan dari bank sentral akan dipenuhi oleh bank-bank perdagangan sangat tergantung kepada masing-masing bank tersebut. Oleh karena itu kesuksesan dari kebijakan yang dijalankan secara pembujukan moral tergantung kepada sampai di mana bank-bank perdagangan menjalankan kebijakan yang diusulkan oleh bank sentral.[19]
2.2.4        Kebijakan Moneter dan MasalahPengangguran
Dalam menerangkan kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi, juga dapat dilaksanakan dua pendekatan; dengan menggunakan grafik Y=AE dan dengan menggunakan analisis AD-AS.
2.2.4.1  Efek Kebijakan Moneter Dalam Analisis Y=AE
Dalam analisis dengan menggunakan grafik Y=AE, efek kebijakan moneter ditunjjukan dalam Gambar 10.6(a). Pengeluaran agregat mula-mula berlaku dalam ekonomi ditunjukan oleh AE0 dan dengan demikian pendapatan nasional adalah Y0.
Untuk mengatasi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi bank sentral menambah penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan menggalakkan para penguasa menambah investasi, yaitu sebesar ∆I. Pertambahan investasi tersebut mkemindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan memindahkan keseimbangan dai E0 ke E1. Dengan demikian pendapatan nasional menungkat menjadi Y1. Permintaan ini menambah kesempatan kerja dan menguragi pengangguran.
2.2.4.2  Efek Kebijakan Moneter Dalam Analisis AD-AS
Perhatikan grafik (b) dari Gambar 10.6 yang menggambarkan efek kebijakan moneter ke atas keseimbangan AD-AS, pendapatan nansional riil dan tingkat harga. Penawaran perekonomian itu digambarkan oleh kurva AS, yang landai bentuknya karena dimisalkan terdapat banyak pengangguran dalam perekonomian. Permintaan agregat adalah AD0 dan titik  A menggambarkan keseimbangan yang mula-mula dicapai dengan keseimbangan ini adlah sama dengan E0 pada grafik (a).[21]
2.3            KEBIJAKAN SEGI PENAWARAN
2.3.1    Pengertian Kebijakan Segi Penawaraan
Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan (incomes policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah kenaikan pendapatan yang berlebihan Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.
Kebijakan segi penawaran yang lain lebih menekankan kepada (i) meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja, dan (ii) meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan memproduksinya. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam (i) pajak pendapatan rumah tangga akan dikurangi, terutama pajak pendapatan dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam (ii) pemerintah akan memberi insentif (misalnya berupa pengurangan pajak atau pembebasan pajak) kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi yang lebih canggih atau menyediakan dana yang besar untuk membuat penyelidikan dan pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang diproduksikan.
Disamping dengan meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan, 'kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara (i) mengembangkan infrastruktur, dan (ii) peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan kegiatan usaha sektor swasta. Infrastruktur yang lebih baik dan peraturan pemerintah yang kondusif kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya dalam mengembangkan kegiatan usaha swasta dan meningkatkan efisiensi kegiatan tersebut.[22]
2.3.2    Bentuk-Bentuk Kebijakan Segi Penawaran
Pada dasarnya kebijakan-kebijakan ekonomi segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga penawaran agregat dapat di geser kekanan, untuk mencapai tujuan ini, kebijakan ekonomi segi penawaran berusaha menggalakan berlakunya keadaan yang berikut:
1.      Para pekerja akan bekerja lebih giat dan lebih efisien.
2.      Efisiensi kegiatan perusahaan dapat lebih ditingkatkan dan ongkos produksi per unit dikurangi.
3.      Mengembangkan peranan pihak swasta dan mendorong lebih banyak persainagn.
Tujuan-tujuan diatas di capai dengan cara (1)mengurangi pengeluaran pemerintah,(2) menurunkan tingkat pajak yang dipungut, (3) penswastan perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak penting peranannya kepada masyarakat, dan (4) mendorong persainagan yang lebih sempurna di pasaran barang dan pasaran faktor.
2.3.2.1 Mengurangi Pengeluaran Pemerintah
Tujuan utama dan kebijakan ini adalah untuk mengusahakaan agar inisiatif swasta lebih berkembang dan pemerintah mengurangi kegiatan-kegiatan yang dapat dijalankan pihak swasta. Pengalaman-pengalaman telah menunjukan perusahaan yang dijalankan swasta jauh lebih menguntungkan dan lebih efisiensi dari perusahaan yang di usahakan pemerintah. Tujuan lain dari pengeluaran pemerintah adalah untuk mengurangi defisit dalam anggaran belanja[23].
2.3.2.2 Menurunkan Pajak yang Dipungungut
Kelihatannya langkah ini sama dengan langkah yang di usulkan di golongan Keynesian dalam mengatasi masalah pengangguran. Tetapi tujuan dan bentuk langkah tersebut berbeda.dalam kebijakan Keynesian maksudnya adalah untuk meningkatkan pengeluaran agregat. Langkah yang dilakukan adalah mengurangi pajak pendapatan individu secara menyeluruh supaya pendapatan disposebel bertambah dan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
Kebijakan penurunan pajak oleh segi penawaran mempunyai tujuan yang berbeda.maksud langkah tersebut dapat dibedakan kepada dua aspek.
                               I.            Untuk menggalakkan golongan propesional dan pengusaha bekerja lebih giat. Biasanya mereka membayar tingkat pajak yang sangat tinggi untuk setiap tambahan pendapatan. Maka mereka di anggap tidak mau bekerja lebih keras lagi. Pengurangan pajak terurama di tunjukkan kepada mereka dengan harapan mereka dapat lebih giat.
                             II.            Untuk menggalakan perusahaa-perusahaan mempertinggi efisiensi kegiatan ekonominya. Mengurangi pajak keuntungan perusahaan, memberi fasilitas untuk mempercepat depresiasi, dan memberikan insentif fiskal untuk melakukan riset dan pengembangan perusahaan adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk menciptakan suasana agar mereka dapat beroperasi dan berkembang secara efisien. Langkah mengurangi pajak perusahaan ini juga bertujuan agar mereka mengembangkan/menggunakan teknologi yang lebih canggih.
2.3.3        Stagflasi dan Kebijakan Segi Penawaran
Permintaan dan penawaran agregat yang awal[24]masing-masing adalah AD0 dan AS0. Dengan demikian keseimbangan awal dicapai di E0 dan keseimbangan ini menggambarkan tingkat harga P0 dan tingkat pendapatan nasional Y0.Misalkan timbul salah satu masalah yang menimbulkan stagflasi seperti kenaikan upah tenaga kerja, kemerosotan nilai mata uang atau kenaikan harga barang impor. Efek dari salah satu perubahan seperti itu kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri-yaitu digambarkan oleh perubahan dari AS0 menjadi AS1. Efek dari perubahan ini keseimbangan berubah dari E0 meniadi El dan menyebabkan pendapatan nasional riil menurun dari Y0 ke Y1 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Dengan kata lain, stagflasi berlaku.
Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menjalankan kebiiakan segi penawaran yaitu melakukan langkah-langkah yang menurunkan biaya produksi perusahaan-perusahaan (misalnya dengan mengurangi pajak ke atas bahan mentah atau menetapkan harga bahan mentah) dan menggalakkan perkembangan teknologi. Langkah-langkah pemerintah tersebut akan memindahkan kurva AS kc kanan, misalnya dari AS1 meniadi AS2. Keseimbangan baru dicapai di E2 dan berarti tingkat harga mencapai P2 dan pendapatan nasional Y2. Apabila AS1 dapat dikembalikan kepada AS0 sebagai akibat dari kebijakan segi penawaran, tingkat harga akan kembali ke P0 dan pendapatan nasional riil ke Y0.[25]
2.3.4        Inflasi dan Kebijakan Segi Penawaran
Selanjutnya perhatikan pula bagaimana masalah inflsi yang timbul diatasi dengan menialankan kebijakan segi penawaran. Perhatikan Gambar 10.10. Keseimbangan permulaan dicapai di E0, yaitu pada perpotongan AD0 ke AS0. Pada keseimbangan ini tingkat harga P0 dan pendapatan nasional riil Y0. Perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat dari AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1 yang menggambarkan inflasi berlaku (harga naik dari P0 ke P1) dalam keadaan ekonomi yang berkembang (pendapatan nasional riil bertambah dari Y0 ke Y1). Walaupun pertumbuhan ekonomi yang berlaku merupakan satu hal yang menggalakkan, keadaan inflasi menimbulkan efek buruk kepada kemakmuran masyarakat. Maka, untuk mcngekalkan pertumbuhan ekonomi yang berlaku, pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran yang dapat menurunkan biaya pengeluaran perusahaan-perusahaan dan menggalakkan perkembangan teknologi. Apabila langkah ini berhasil, penawaran agregat AS akan bergerak ke kanan, misalnya dari AS0 menjadi AS1. Perubahan ini memindahkan keseimbangan dari E1 kc E2. Keseimbangan baru ini menggambarkan bahwa perekonomian semakin berkembang sehingga kesempatan kerja penuh dicapai (yaitu pendapatan nasional riil mencapai YF) dan masalah inflasi dapat dikurangi keseriusannya oleh karena harga telah turun dari P1 ke P2.
2.3.5        Pengangguran danKebijakan segi penawaran
Untuk memahami bagaimana kebijakan segi penawaran akan digunakan untuk mengatasi masalah pengangguran perhatikanlah Gambar 10.11.
Keseimbangan ekonomi dicapai di E0 dan menggambarkan (i) pendapatan nasional riil dan tingkat harga masing-masing adalah Y0 dan P0, dan (ii) terdapat pengangguran yang serius dalam perekonomian oleh karena pendapatan nasional riil yang wujud adalah jauh di bawah YF. Dalam usaha untuk mengatasi pengangguran pemerintah melakukan beberapa tindakan yang tergolong sebagai kebijakan segi penawaran. Efek dari pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut kurva AS0 begeser ke AS1. Pada masa yang sama beberapa usaha dalam kebijakan segi penawaran tersebut akan menaikkan kesempatan kerja dan pendapatan. Perubahan ini akan memindahkan kurva AD0 menjadi AD1. Keseimbangan baru yaitu perpotongan antara AS1 dan ADl dicapai di E1 dan berarti tingkat harga relatif stabil pada P0 dan pendapatan nasional riil meningkat dari Y0 ke Y1 dan pertambahan ini akan mengurangi pengangguran.




 Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan segi penawaran adalah sangat efektif untuk mengatasi pengangguran karena di samping memindahkan AS juga dapat memindahkan AD, dan pada masa yang sama tingkat harga dapat distabilkan. Pertumbuhan ekonomi juga lebih pesat.[27]


DAFTAR PUSTAKA
Boediono. 1985. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro. Yogyakarta : BPFE
Nordhaus, William D and Paul A. Samuelson. 1985. Ekonomi. Jakarta : Penerbit Erlangga.
Rahardja, Prathama and Mandala Manurung. 2008. Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi). Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sukirno, Sadono. 2000. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

0 Response to "Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi Makro"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel