Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi Makro
Wednesday, 28 August 2019
Add Comment
2.1
KEBIJAKAN
FISKAL
2.1.1
Pengertian
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal meliputi
langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan
pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat dalam
prekonomian. Menurut Keynes, kebijakan fiskal adalah sangat penting untuk
mengatasi pengangguran yang relatif serius. Melalui kebijakan fiskal
pengeluaran agregat dapat ditambah dan langkah ini akan menaikkan pendapatan
nasional dan tingkat penggunaan tenaga kerja.[1]
Kebijakan fiskal adalah kebijakan
ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelolah atau mengarahkan
perekonomian kekondisi yang lebih baik
atau di inginkan dengan cara mengubah-ubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan
yang sama persis dengan kebijakan moneter. Perbedaanya terletak pada instrument
kebijakannya.[2]
2.1.2 Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian.
Pengaruh
kebijakan fiskal terhadap prekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap, yaitu :
2.1.2.1
Bagaimana suatu kebijakan fiskal diterjemahakan menjadi suatu APBN
2.1.2.2 Bagaimana
APBN tersebut memengaruhi prekonomian
Kebijakan
piskal dilihat dari struktur pos-pos APBN. APBN mempunyai dua sisi yang
mencatat pengeluaran dan sisi yang mencatat penerimaan. Sisipengeluaran
mencatat semua kegiatan pemerintah yang memerlukan uang untuk pelaksanaannya. [3]
2.1.3
Peranan Kebijakan
Fiskal Dalam
Mempengaruhi Kegiatan Ekonomi
Untuk tujuan itu sebagai langkah
pertama dalam analisis akan di misalkan penganguuran berlaku. Selanjutnya di
misalkan pemerintah hanya menjalankan kebijakan fiskal saja dan bentuk
kebijakan itu adalah anggaran belanja defisit, yaitu menaikkan G dan dibiayai
pemerintah dengan menjamin dari tabungan masyarakat.
Kenaikan agregat yang diakiibatkan
oleh pertambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan kenaikan dalam nilai
transaksi dalam perekonomian. Berarti nilai MV telah menjadi tambah besar.
Disamping itu kenaikan pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan proses
multiplier seperti juga yang terjadi dalam analisis makro ekonomi Keynesian dan
akan meningkatkan lebih lanjut MV. Dengan demikian golongan moneteris juga
berpendapat bahwa kebijakan fiskal akan menaikkan pembelanjaan agregat (MV) dan
pendapatan nasional (PT).
Dimisalkan lebih lanjut bahwa
kenaikan pendapatan nasional yang bertambah tersebut adalah dari Y0 menjadi
Y1, atau secara ringkas ai merupakan kenaikan sebesar ∆Y1
dan ini dapat dihitung melalui persamaan multipiler berikut :
Ada beberapa faktor yang menyebabkan
>
∆Y, yaitu kenaikan pendapatan nasional
menurut golongan Keynesian adalah :

2.1.3.1 tingkat bunga naik
Apabila MV meningkat sebagai akibat pertambahan
pengeluaran agregat dan multiplier yang diakibatkannya, nilai M tidak berubah
(sesuai dengan pemisalan di atas). Maka kenaikan MV disebabkan oleh V yang
bertambah. Keadaan ini akan menaikkan tingkat bunga.
2.1.3.2 Harga megalami kenaikan.
2.1.3.3 Investasi berkurang (karena tingkat bunga
naik).
Kenaikan investasi akan mengurangi
pertambahan pengeluaran agregat (
).
Pertambahan pengeluaran agregat bukan sebanyak pengeluaran pemerintah (∆G),
tetapi harus dikurangi pengurangan investasi (∆I)[4].

2.1.4
Efektivitas kebijakan
fiskal
Kebijakan fiskal dikatan efektif
bila mampu mengubah tingkat bunga (r) dan atau output sesuai dengan yang
diinginkan pemerintah. Pengaruh
kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan, pertama-tama terjadi melalui pengaruhnya
terhadap keseimbangan pasar barang dan jasa.
2.1.4.1 Dampak kebijakan fiskal terhadap
keseimbangan pasar barang-jasa
Dampak kebijakan fiskal terhadap
keseimbagan pasar barang dan jasa telah dijelaskan secara matematis dalam
bagian sebelum. Diagram 22.3 di bawah ini memberikan gambaran gerafis tentang
pengaruh kebijakan fiskal terhadap output keseimbangan.[5]
Dampak pengaruh pemerintah yang ekspansif(∆G>0, sementara ∆T=0)
menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bungan yang sama (misalnya
),
pergeseran kurva IS tersebut menyebabkan output keseimbanan bergeser dari Y*
ke
sebaliknya damfak anggaran defisit (∆G < 0,
sedamgkan ∆T = 0) menyebabkan kurva IS bergeser ke kiri. Pada tingkat bunga
yang sama, yaitu r1, penggeseran
kurva IS menyababkan output keseimbangan berkurang menjadi
.
Jarak antara Y* dengan
adalah sama dengan jarak antara Y*
dengan
.
Jarak-jarak antara output keseimbangan tersebut merupakan ∆Y, yang besarnya
sama dengan ∆G/(1-b).





2.1.4.2 Dampak kebijakan
fiskal ekspansif terhadap inflasi
Jika tambahan pengeluaran pemerintah akan
menghasilkan tambahan output keseimbangan yang beberapa kali lipat, bukankah
lebih baik pemerintah terus-menerus meningkatkan angarannya? Pertanyaan
tersebut baru benar bila didalam prekonomian hanya terdiri atas pasar barnag
dan jasa. Dalam analisis IS-LM, prekonomiaan baru dikatakan dalam keseimbangan
jika pasar uang-modal juga berada dalam keseimbangan.[6]
Karenanya, untuk melihat baik buruknya anggaran ekspensif kita masukkan kurva
LM dalam analisis, sehingga secara garfis menjadi Diagram 22.4
Dalam diagram terlihat bahwa kondisi
keseimbangan awal teracapai pada saat tingkat bunganya adalah r0 dan
output keseimbangan adalah Y*. Bila pemerintah menempuh anggaran ekspansif yang
menyababkan kurva IS bergeser ke IS1, tadinya yang diharapkan
pemerintah adalah bertambahnya output keseimbangan sebesar (Y*1 –
Y*), sementara tingkat bunga tetap. Jarak Y*1 - Y* adalah sebesar
∆G/(1-b). Namun bila anda perhatikan, yang terjadi adalah output keseimbangan
hanya mencapai Y*2 yang lebih kecil dari yang ditargetkan (Y*1).
Bahkan terjadi inflasi dilihat dari tingkat bunga yang bergeser ke r1.
Tenyata pertambahan pengeluaran
pemerintah telah menyebabkan naiknya pengeluaran agregat. Naiknya pengeluaran
agregat menyebabkan keinginan sektor swasta melakukan investasi semakin besar.
Hal tersebut memang diharapkan perintah. Besarnya investasi swasta yang
diharapkan pemerintah kita sebut saja sebagai investasi yang diharapkan (expected
investment), yang dinotasikan IE. Tetapi sayangnya peningkatan
permintaan investasi tidak disertai dengan peningkatan kemanpuan pemberian
kredit. Hal itu dilihat dari kuva LM yang bergeser kekanan. Jika permintaan[7]
investasi meningkat, sedangkan penawaran kredit tetap, terjadilah kelebihan
permintaan investasi yang menyebabkan naiknya harga investasi. Ini ditunjukkan
dengan naiknya tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga, yang berarti naiknya biaya
modal, menyebabkan ada rencana-rencana investasi menjadi tidak layak (no
feasible), sehingga terpaksa dibatalkan. Akibat labih lanjut permintaan
investasi nyata (real investmen, IR) tidak sebesar
yang ditargetkan (IR< IE). Karena investasi riil lebih
kecil dari investasi yang diharapkan, maka pertumbuhan ekonomi riil juga lebih
kecil dari yang diharapkan. Dalam Diagram 22.4 terlihat bahwa Y*2 –
Y* atau ∆Y rill lebih kecil dari Y*1 - Y* atau ∆Y yang di harapkan.
Menurunnya investasi swasta yang menyebabkan tidak
tercapainya target pertumbuhan ekonomi dari kebijakan fiskal ekspansif disebut
sebagai crouding out effect. Cara mengatasi crowding out effect secara
teoritis sederhana saja, yaitu meningkatkan jumlah uang yng beredar. Dengan
kata lain, kebijakan fiskal ekspansif dilakukan bersamaan (simultan) dengan
kebijakan moneter ekspansif. Dalam diagram 22.4, kebijakan moneter ekspansif
menggeser kelebihan pemerintah investasi, sehingga tingkat bunga tidak naik.
Akhirnya investasi yang terjadi sebesar yang diharapkan. Karena mengombinasikan
kebijakan fiskal dan moneter sekaligus, maka kebijakan ini di sebut kebijakan
kombinasi (combination policy).
2.1.4.3 Slope Kurva IS dan LM
Secara grafis, slope LM akan memengaruhi
afektivitas kebijakan fiskal. Diagram 22.5 memberikan beberapa pembandingan.Bila
slope kurva LM mendatar sejajar sumbu horizontal (interval keynesian), maka
kebijakan fiskal efektif sempurna, karena mampu memengaruhi output
keseimbangan tanpa menimbulkan inflasi. Menurut para ekonomi keynesian, kurva
LM yang mendatar menggambarkan perekonomian berada dalam kondisi lesu karena
perangkap likuiditas, diman sekalipun tingkat bunga sudah sedemikian rendah,
tingkat investasi tidak meningkat. Hal ini terjadi karena begitu lemah ekspentasi
masyarakat. Agar perekonomian pulih kembali, maka ekspentasi harus dipulihkan.
Untuk itu dibutuhkan campur tangan pemerintah melalui peningkatan pengeluaran
pemerintah yang akan mendorong kegiatan ekonomi.
Dalam
diagram terlihat bahwa kebijakan fiskal ekspansif (IS0 ke IS1),
telah menaikkan output keseimbangan dari
Y0 ke Y1, sementara tingat bunga tetap di r1.
Pada interval antara,dimana slope LM > 0
,kebijakan fiskal ekspansif (IS3 ke IS4 )telah menaikkan output
dari Y2 ke Y3,
tetapi tingakat bunga juga naik dari r3
ke r4.[8]
Bila
slope LM tegak lurus (interval klasik), perekonomian berada dalam kondisi
seperti yang diasumsikan klasik, yaitu kesempatan kerja penuh (full
employment) dan uang berifat netral. Dalam kondisi seperti ini kebijakan fiskal
tidak efektif sempurna. Misalnya kebijakan fiskal ekspansif (dari IS5 ke
IS6) hanya menaikkan tingkat bunga (inflasi) dari r5 ke r6
sementara output tidak berubah, yaitu tetap di Y4 yang merupakan
tingkat output pada kesempatan kerja penuh.
2.1.5. Efek Kebijakan Fiskal : Pendekatan Y=AE
Perhatikan gambar
10.4.Grafik (a) menunjukkan efek kebijakan fiscal apabila pengangguran berlaku
dalam perekonomian dan pertambahan pengeluaran pemerintah sebesar ∆G dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.
Sedangkan gambar (b) menunjukkan efak kebijakan fiscal apabila perubahan itu
dilakukan melalui penurunan pajak dimana ∆T=∆G.
2.1.5.1
Perubahan Keseimbangan Yang Berlaku
Dalam grafik (a) dimisalkan
keseimbangan asal dicapai dititik E1.Keseimbangan ini menunjukkan
pendapatan nasional adalah Y1 dan dalam keseimbangan ini
pengangguran berlaku.Untuk mengatasinya pemerintah menambah pengeluarannya
sebanyak ∆G dan pertambahan
pengeluaran ini memindahkan pengeluaran agregat dari AE1 ke AE2.Perubahan
tersebut berarti keseimbangan bergeser ke E2 dan pendapatan nasional
meningkat dari Y1 ke Y2.Perubahan ini akan menambah
kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran.
Dalam grafik
(b), yang menunjukkan efek pengurangan pajak ke atas keseimbangan pendapatan nasional,
juga dimisalkan keseimbangan yang asal adalah di E1. Pengurangan
pajak sebesar ∆T ( yang sama nilainya
dengan ∆G) akan menambah pendapatan disposebel rumah tangga
sebesar: ∆Yd= ∆T. pertambahan pendapatan disposebel ini akan
menaikkan pengeluaran rumah tangga, akan tetapi kenaikan pengeluaran itu adalah
kurang dari ∆G, yaitu hanya sebesar:
∆C= MPC . ∆G. Kenaikan pengeluaran
rumah tangga tersebut akan memindahkan pengeluaran agregat menjadi AE2
dan keseimbangan menjadi E2. Maka pendapatn nasional baru akan
dicapai di Y1.Pendapatan nasional bertambah dan oleh sebab itu
kesempatan kerja meningkat da pengangguran berkurang.
2.1.5.2.
Perbandingan Mengenai Sebab Yang Berlaku
Apabila diperhatikan efek dari
perubahan dri perkembangan pengeluaran pemerintah (ditunjukan dalam grafik a) da
penguranagn pajak (ditunjukan dalam grafik b) dapat disimpulkan bahwa Y0 Y1
dalam grafik (b) adalah kurang dari Y1 Y2 dalam
grafik (a).hal ini berlaku dalam keadaan di mana diasumsikan ∆G=∆T. yang menyebabkan
perbedaan tersebut adalah karena pengurangan pajak akan menambah pengeluaran
agregat ( yang berlaku sebagai akibat pertambahan konsumsi rumah tangga) pada
jumlah yang lebih kecil dari ∆G. dari perbedaan
efeknya ini dapat disimpulkan bahwa multiplier
pajak adalah lebih kecil dari multiplier pengeluaran pemerintah .
Kebaikan lain penambahan pengeluaran
pemerintah apabila dibandingkan dengan pengurangan pajak sebagai alat kebijakan
fiscal adalah: efek pertambahan
pengeluaran pemerintah dalam menggalakkan kegiatan ekonomi adalah lebih cepat
dari efek pengurangan pajak. Pengambilan keputusan untuk menambah
pengeluaran pemerintah, pelaksanaan pengeluaran itu dan kenaikan kegiatan
ekonomi yang diakibatkannya berlaku dalam masa yang relative cepat.Ini
disebabkan karena pengeluaran pemerintah merupakan komponen pengeluaran
agregat.
Pengeluaran pajak akanmelalui
perjalanan panjang sebelum menimbulkan perubahan dalam pengeluaran agregat.
Terlebih dahulu, peraturan harus dibuat mengenai pajak yang dikurangkan.Kedua,
terdapat perbedaan waktu di antara pembuatan peraturan pengurangan pajak dan
pelaksana kebijakan tersebut.Hanya setelah pelaksanaan peubahan pajak itu
terlaksana pendapatan disposebel dan konsumsi rumah tangga meningkat, dan
mendorong kepada perkembagan kegiatan ekonomi.
Walau bagaimanapun, di samping
memahami kebaikannya, perlu pula disadari kelemahan kebijakan meningkat
pengeluaran pemerintah.Pertambahan pengeluaran seringkali menimbulkan deficit
dalam budget pemerintah dan meningkatkan uang Negara. Kenaikan uang Negara yang
terus-menerus dapat menimbulkan efek buruk kepada pertumbuhan ekonomi di masa
depan.[10]
2.2
KEBIJAKAN
MONETER
2.2.1 Pengertian
Kebijakan Moneter
Yang dimaksud dengan kebijakn
moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke
kondisi yang di inginkan (yang lebih baik) dengan mengatur jumlah yang beredar.
Yang dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatnya output
keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga (inflasi terkontrol).
Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau
mengurangi jumlah uang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi
bertumbuh,sekaligus mengendalikan inflasi.
Jika yang dilakukan adalah menambah
jumlah uang beredar, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter
ekspansif (monetary ekspansive). Sebaliknya jika uang beredar dikurangi,
pemerintah menempuh kebijakan moneter kontraktif (monetary contractive).[11]
Pengertian lain dari kebijakan
moneter adalah tindakan pemerintah (atau bank sentral) untuk mempengaruhi
situasi makro yang dilaksanakna melalui pasar uang. Ini adalah definisi umum
dari kebijaksanaan moneter. Secara khusus, kebijakan moneter bisa diartikan
sebagai tindakan makrompemerintah (bank sentral) dengan cara mempengaruhi
peroses penciptaan uang.[12]
2.2.2
Instrument Kebijakn Moneter
Ada tiga intrumen utama yang
digunakan untuk mengatur jumlah uang beredar: operasi pasar terbuka (open
market operation), fasilitas diskonto (discount rate), dan rasio cadangan wajib
(reserve requirement ratio). Diluar tiga instrument tersebut ( yang merupakan
kebujakn moneter bersifat kuantitatif), pemerintah dapat melakukan imbauan
moral (moral persuasion).
2.2.2.1 Operasi Pasar
Terbuka (Open Market Operation)
Yang dimaksud denagn operasi pasar
terbuka (Open Maerket Operation) adalah pemerintah mengendalikan jumlah uang
beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah
(government securities).[13]
Jika ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah
menjual surat-surat berharga (Open Market Selling). Dengan demikian uang yang
ada dalam masyarakat mengalir keetoritas moneter, sehingga jumlah uang beredar
berkurang. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah membeli
kembali surat-surat berharga tersebut (Open Market Buying). Guna lebih
mengefektifkan operasi pasar terbuka ini, Bank Indonesia telah mengembangkan
kedua instrument tersebut dengan menambahkan fasilitas repurchase agreement
(repo) kemasing-masing instrument, sehingga saat ini dikenal SBI repo dan SBPU
repo.
Di Indonesia
operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Setifikat Bank
Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Jika ingin mengurangi
jumlah uang beredar, pemerintah menjual SBI dan atau SBPU. Melalui penjualan
SBI/SBPU uang yang ada dalam masyarakat ditarik, sehingga jumlah uang beredar
berkurang. Biasanya penjualan SBI/SBPU dilakukan bila jumlah uang yang beredar
dianggap sudah mengganggu stabilitas perekonomian.
2.2.2.2 Fasilitas
Diskonto (Discount Rate)
Yang dimaksud dengan tingkat bunga
diskonto adalah tingat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umum
yang menjamin ke bank sentral. Dalam kondisi tertentu, bank-bank mengalami
kekurangan uang, sehingga mereka harus meminjam kepada bank sentral. Kebutuhan
ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi atau menambah jumlah
uang beredar.
Bila pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar, maka pemerintah
menurunkan tingkat bunga pinjaman (tingkat diskonto). Dengan tingakt bunga
pinjaman yang lebih murah, maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari
bank sentral menjadi lebih besar,sehingga jumlah uang beredar bertambah.
Sebaliknya bila ingin menahan laju pertambahan jumlah uang beredar, pemerintah
menaikkan bunag pinjaman. Hal ini akan mengurangi keinginan bank-bank meminjam
uang dari bank sentral, sehingga pertambahn jumlah uang beredar dapat ditekan.
2.2.2.3 Rassio Cadangan Wajib (Reserve Requirement
Ratio)
Penetapan rasio cadangan wajib juga
dapat mengubah jumlah uang beredar, jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka
kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil disbanding sebelumnya.
Misalnya,[14]
jika rasio cadangan wajib mulanya hanya 10%, maka untuk setiap unit deposito
yang diterima, perbankan dapat mengalirkan pinjaman sebesar 90% dari deposito
yang diterima perbankan. Denagn demikian angka multipler uang dari system
perbankan adalah 10.
Bila rasio cadangan wajib diperbesar
menjadi 20%, maka untuk setiap unit deposito yang diterima, system perbankan
hanya dapat menyalurkan kredit sebesar 80%. Angka multiplikasi uang dari sistem
perbankan menurun menjadi 5, dengan demikian jumlah uang beredar di masyarakat
akan berkurang. Sebaliknya yang terjadi bila pemerintah menurunkan rasio
cadangan wajib. Sebab penuruna rasio tersebut akan meperbesar angka
multiplikasi uang, yang berarti akan meningkatkan jumlah uang beredar.
Untuk pertama kalinya sejak pakto
1988 Bank Indonesia menggunakan rasio cadangan wajib guna mengerem pertumbuhan
besar-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menempatkan rasio menjadi
3% pada Februari 1996 (ketentuan sebelum menurun pakto 1988 adalah 2%). Sejak
April 1997 besarnya rasio cadangan wajib adalah 5%.[15]
2.2.3
Sifat-Sifat
Kebijakan Moneter
Dibedakan Dalam
Dua Golongan
2.2.3.1
Kebijakan Moneter
Kuantitatif
Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam
dua jenis tindakan, yaitu:
a.
Melakukan jual
beli surat-surat berharga dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini
dinamakan oprasi pasar terbuka
b.
Membuat
perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus di bayar oleh
bank-bank perdagangan
c.
Membuat
perubahan ke atas cadangan minimun yang harus disimpang oleh bank-bank
perdagangan
2.2.3.2Mengubah
Suku Bunga dan Suku Diskonto
Dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi
kegiatan bank-bank perdagangan, bank sentral harus memastikan agar masyarakat
tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank. Salah satu cara untuk
mewuiudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank-bank perdagangan selalu
sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabah-nasabahnya. Untuk mencapai
tujuan ini ada dua langkah yang dapat dilakukan oleh bank sentral.Yang pertama
adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang
corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan.Dan
yang kedua adalah dengan memberi pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi
masalah dalam cadangannya, yaitu cadangannya adalah kurang dari cadangan
minimum yang ditetapkan oleh peraturan.
Di dalam membantu bank-bank perdagangan,
ada dua bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh bank sentral: (i) dengan
memberikan pinjaman atau (ii) dengan membeli suratsurat berharga tertentu yang
dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Dalarn melakukan
pembelian surat-surat berharga, bank sentral hanya menerima surat-surat
berharga yang mudah tunai, seperti Sertifikat Bank Indonesia.Apabila bank-bank
perdagangan menjual surat-surat berharga seperti itu kepada bank sentral, maka
langkah itu dinamakan mendiskontokan surat-surat berharga. Di dalam memberi
pinjaman, bank sentral akan menetapkan suku bunga yang harus dibayar oleh
bank-bank perdagangan atas pinjaman yang diterimanya. Juga bank sentral akan
menetapkan suku diskonto dari Sertifikat Bank Indonesia atau surat-surat
berharga lainnya yang mudah tunai yang dijual kepada bank sentral. Tingkat yang
ditentukan oleh bank sentral tersebut dinamakan suku diskonto atau suku bank
(Bank Rate).
Peranan bank sentral sebagai suatu sumber
pinjaman atau tempat untuk mendiskontokan surat-surat berharga tersebut dapat
digunakan oleh bank sentral sebagai suatu alat untuk mengendalikan jumlah
penawaran uang dan tingkat kegiatan ekonomi.Dalam keadaan di mana kegiatan
ekonomi berada di bawah tingkat yang mewujudkan kesempatan kerja yang tinggi,
bank sentral dapat mempertinggi kegiatan ekonomi dengan menurunkan suku
diskonto.Dengan penurunan suku diskonto, biaya yang harus dibayar oleh
bank-bank perdagangan untuk meminjam dari bank sentral menjadi lebih murah. Ini
akan menggalakkan mereka untuk memberikan lebih banyak pinjaman. Sebaliknya,
apabila bank sentral ingin mengurangi kegiatan ekonomi yang sudah mencapai
tingkat yang terlalu tinggi, suku diskonto perlu dinaikkan. Kenaikan suku
diskonto ini akan mendorong bank-bank perdagangan menaikkan suku bunga kc atas
pinjaman-pinjaman yang diberikannya. Oleh karenanya para pengusaha enggan
membuat pinjaman baru dan pclanggan-pelanggan yang telah membuat piniaman akan
mengembalikan pinjaman yang dibuat pada masa lalu. Pada akhirnya kegiatan
ekonomi negara akan menurun.
2.2.3.3
Mengubah Tingkat Cadangan Minimum
Kesuksesan kedua jenis kebiiakan moneter yang baru
dibicarakan di atas sangat tergantung kepada apakah kebanyakan bank perdagangan
mempunyai kelebihan cadangan atau tidak.Apabila kelebihan cadangan terdapat
dalam kebanyakan bank perdagangan, kedua-dua tindakan di atas tidak dapat
digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang.Dengan adanya
kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka dan mengubah suku diskonto tidak
mewujudkan efek yang diharapkan.Apabila kelebihan cadangan banyak terdapat di
bank-bank[16]perdagangan,
di dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah bank sentral yang paling efektif
adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang
terdapat di bank-bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan
tingkat cadangan minimum tersebut. Sebagai contoh, misalkan cadangan minimum
yang diwajibkan adalah dua puluh persen, tetapi bank-bank perdagangan pada
umumnya mempunya cadangan sebanyak dua puluh lima persen. Dalam keadaan seperti
ini operasi pasaran terbuka dan kebijakan mengubah tingkat bunga tidak akan
memberi efek ke atas jumlah penawaran uang. Untuk mempengaruhi penawaran uang,
perlulah terlebih dahuhu suku cadangan dinaikkan menjadi dua puluh lima persen.
2.2.3.4
Kebijakan Moneter
Kualitatif
Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya di bedakan
dalam dua jenis, yaitu:
a.
Pengawalan
pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis
pinjaman mana yang harus di tikurangi dan digalakkan.
b.
Pembujukan mora.dalam
melakukan kebijakan ini bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan
bank-bank perdagangan untuk meminta mareka melakukan langkah-langkah tersebut.
2.2.3.4.1
Pengawasan Pinjaman Secara Terpilih
Tujuan utama dari melaksanakan pengawasan pinjaman secara terpilih
adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan
pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan yang
diingini oleh pemerintah. Pengawasan pinjaman secara terpilih ini bukanlah
bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang yang diwujudkan oleh bank-bank
perdagangan melalui kegiatan mereka meminjamkan dan menginvestasikan uang di
pasaran uang dan pasaran modal. Dalam kebijakan ini yang diawasi adalah bentuk
peminjaman dami investmi keungan yang
dilakukan oleh bank-bank perdagangan.
Untuk menggalakkan perkembangan sektor industri bank sentral dapat
membuat pengarahan kepada bank-bank perdagangan untuk meminjamkan sebagian
uangnya kepada usahausaha investasi di bidang industri. Di samping itu bank
sentral dapat pula mengarahkan agar lebih banyak pinjaman dilakukan oleh
bank-bank perdagangan untuk menggalakkan perkembangan sektor pertanian,
terutama kegiatan yang diusahakan oleh petani dan pengusaha kecil. Salah satu
langkah dalam menjalankan kebijakan ini adalah: bank sentral dapat mengarahkan
bankbank perdagangan untuk memberikan pinjaman ke sektor ini dengan
syarat-syarat yang ringan; misalnya suku bunga adalah rendah.
Beberapa contoh lain
langkah-langkah bank sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan
adalah:
a.
Mengarahkan
supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli rumah
biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah.
b.
Menggalakkan
pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil.
c.
Memberikan
syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil den industri
rumah tangga.[17]
Kebijakan pinjaman secara terpilih dapat Pula dilakukan ke atas:
a.
Pinjaman bank
perdagangan kepada para konsumen.
b.
Pinjaman untuk
membeli saham-saham di pasaran modal.
1.
Pinjaman kepada
para konsumen Pinjaman yang diberikan oleh bank-bank perdagangan untuk membeli
barang-barang tahan lama seperti televisi, mobil, perabot dan alat-alat dapur
dan untuk membeli rumah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pada waktu ekonomi
sedang menghadapi banyak pengangguran, pemerintah perlulah menggalakkan para
konsumen untuk melakukan lebih banyak perbelanjaan. Bank sentral dapat
melaksanakan tujuan ini dengan memberikan syarat-syarat yang lebih ringan
kepada peminjam-peminjam untukmembeli barang-barang yang tahan lama atau rumah.
Di masa inflasi langkah sebaliknya perlu dilakukan.
2.
Piniaman untuk
membeli saham Sebelum berlakunya kemunduran dalam pasaran saham pada tahun
1929, bank sentral di Amerika Serikat tidak membatasi besarnya pinjaman yang
dapat diberikan kepada pembeli-pembeli surat berharga dan saham perusahaan.
Ketiadaan
pembatasan ini menimbulkan spekulasi yang berlebih-lebihan yang pada akhirnya
menimbulkan kenaikan dan kemerosotan harga yang tinggi di pasaran saham. Ini
sangatlah merugikan kepentingan masyarakat. Semenjak itu bank sentral Amerika
Serikat mengendalikan pinjaman yang dapat diberikan untuk membeli saham di
pasaran saham, yaitu hanya sebagian saja dari pembelian itu dapat menggunakan
pinjaman dari bank.
2.2.3.4.2
Pembujukan Moral
Kebijakan
ini dijalankan oleh bank sentral bukan dengan menetapkan dalam bentuk tertulis
hal-hal yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan, tetapi dengan
mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank tersebut. Dalam pertemuan ini
bank sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan
bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh bank sentral dari bank-bank
perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut. Dari partemuan ini bank-bank
perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan
agar usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek
yang diharapkan.
Langkah-langkah
yang harus dilakukan oleh bank-bank perdagangan ada kalanya sangat berbeda di
antara satu periode dengan satu periode yang lain. Langkah-langkah ini ada
kalanya bersifat pengharapan agar bank-bank perdagangan menjalankan suatu
kebijakan pengawalan kredit secara terpilih. Tetapi ada kalanya langkah-langkah
yang dilakukan lebih mempengaruhi perubahan dalam jumlah penawaran uang dan
bukan ke atas jenis-jenis pinjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh
bank-bank Perdagangan Ini berarti dalam menggunakan pembujukan moral di dalam
menjalankan kebijakan moneternya, bank sentral mungkin menialankan kebijakan
bersifat kuantitatif, tetapi mungkin pula menialankan kebijakan yang bersifat
kualitatif.[18]
Dengan
melalui pembujukan moral bank sentral dapat meminta bank-bank perdagangan untuk
mengurangi atau menambah keseluruhan jumlah pinjaman, atau mengurangi atau
menambah pinjaman kepada sektor-sektor tertentu, atau membuat
perubahan-perubaban ke atas suku bunga yang mereka tetapkan ke atas pinjaman
yang mereka berikan. Sampai di mana keinginan dari bank sentral akan dipenuhi
oleh bank-bank perdagangan sangat tergantung kepada masing-masing bank
tersebut. Oleh karena itu kesuksesan dari kebijakan yang dijalankan secara
pembujukan moral tergantung kepada sampai di mana bank-bank perdagangan
menjalankan kebijakan yang diusulkan oleh bank sentral.[19]
2.2.4
Kebijakan Moneter
dan MasalahPengangguran
Dalam menerangkan kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan
ekonomi, juga dapat dilaksanakan dua pendekatan; dengan menggunakan grafik Y=AE
dan dengan menggunakan analisis AD-AS.
2.2.4.1 Efek Kebijakan Moneter Dalam Analisis Y=AE
Dalam analisis dengan menggunakan grafik Y=AE, efek kebijakan
moneter ditunjjukan dalam Gambar 10.6(a). Pengeluaran agregat mula-mula berlaku
dalam ekonomi ditunjukan oleh AE0 dan dengan demikian pendapatan
nasional adalah Y0.
Untuk mengatasi pengangguran dan menggalakkan kegiatan ekonomi bank
sentral menambah penawaran uang. Langkah ini menurunkan suku bunga dan
menggalakkan para penguasa menambah investasi, yaitu sebesar ∆I. Pertambahan
investasi tersebut mkemindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi
AE1 dan memindahkan keseimbangan dai E0 ke E1.
Dengan demikian pendapatan nasional menungkat menjadi Y1. Permintaan
ini menambah kesempatan kerja dan menguragi pengangguran.
2.2.4.2 Efek Kebijakan Moneter Dalam Analisis AD-AS
Perhatikan grafik (b) dari Gambar 10.6 yang menggambarkan efek
kebijakan moneter ke atas keseimbangan AD-AS, pendapatan nansional riil dan
tingkat harga. Penawaran perekonomian itu digambarkan oleh kurva AS, yang
landai bentuknya karena dimisalkan terdapat banyak pengangguran dalam
perekonomian. Permintaan agregat adalah AD0 dan titik A menggambarkan keseimbangan yang mula-mula
dicapai dengan keseimbangan ini adlah sama dengan E0 pada grafik (a).[21]
2.3
KEBIJAKAN SEGI
PENAWARAN
2.3.1 Pengertian Kebijakan
Segi Penawaraan
Salah satu kebijakan segi penawaran adalah kebijakan pendapatan (incomes
policy), yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan
kenaikan pendapatan pekerja. Tujuan ini dilaksanakan dengan berusaha mencegah
kenaikan pendapatan yang berlebihan Pemerintah akan melarang tuntutan kenaikan
upah yang melebihi kenaikan produktivitas pekerja. Kebijakan seperti itu akan
menghindari kenaikan biaya produksi yang berlebihan.
Kebijakan segi penawaran yang lain
lebih menekankan kepada (i) meningkatkan kegairahan tenaga kerja untuk bekerja,
dan (ii) meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi
kegiatan memproduksinya. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan dalam (i) pajak
pendapatan rumah tangga akan dikurangi, terutama pajak pendapatan dari golongan
masyarakat yang berpendapatan tinggi. Untuk mencapai tujuan yang dinyatakan
dalam (ii) pemerintah akan memberi insentif (misalnya berupa pengurangan pajak
atau pembebasan pajak) kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi,
menggunakan teknologi yang lebih canggih atau menyediakan dana yang besar untuk
membuat penyelidikan dan pengembangan untuk memperbaiki mutu barang yang
diproduksikan.
Disamping dengan meningkatkan
kegairahan tenaga kerja untuk bekerja dan memberi insentif kepada perusahaan,
'kebijakan segi penawaran dapat dijalankan dengan cara (i) mengembangkan
infrastruktur, dan (ii) peningkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan
kegiatan usaha sektor swasta. Infrastruktur yang lebih baik dan peraturan pemerintah
yang kondusif kepada pengembangan sektor swasta sangat penting peranannya dalam
mengembangkan kegiatan usaha swasta dan meningkatkan efisiensi kegiatan
tersebut.[22]
2.3.2 Bentuk-Bentuk
Kebijakan Segi Penawaran
Pada
dasarnya kebijakan-kebijakan ekonomi segi penawaran bertujuan untuk
mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga penawaran agregat dapat di
geser kekanan, untuk mencapai tujuan ini, kebijakan ekonomi segi penawaran
berusaha menggalakan berlakunya keadaan yang berikut:
1. Para
pekerja akan bekerja lebih giat dan lebih efisien.
2. Efisiensi
kegiatan perusahaan dapat lebih ditingkatkan dan ongkos produksi per unit
dikurangi.
3. Mengembangkan
peranan pihak swasta dan mendorong lebih banyak persainagn.
Tujuan-tujuan
diatas di capai dengan cara (1)mengurangi pengeluaran pemerintah,(2) menurunkan
tingkat pajak yang dipungut, (3) penswastan perusahaan-perusahaan pemerintah
yang tidak penting peranannya kepada masyarakat, dan (4) mendorong persainagan
yang lebih sempurna di pasaran barang dan pasaran faktor.
2.3.2.1 Mengurangi Pengeluaran Pemerintah
Tujuan utama dan kebijakan ini adalah untuk
mengusahakaan agar inisiatif swasta lebih berkembang dan pemerintah mengurangi
kegiatan-kegiatan yang dapat dijalankan pihak swasta. Pengalaman-pengalaman
telah menunjukan perusahaan yang dijalankan swasta jauh lebih menguntungkan dan
lebih efisiensi dari perusahaan yang di usahakan pemerintah. Tujuan lain dari
pengeluaran pemerintah adalah untuk mengurangi defisit dalam anggaran belanja[23].
2.3.2.2 Menurunkan Pajak yang Dipungungut
Kelihatannya langkah ini sama dengan langkah yang di
usulkan di golongan Keynesian dalam mengatasi masalah pengangguran. Tetapi
tujuan dan bentuk langkah tersebut berbeda.dalam kebijakan Keynesian maksudnya
adalah untuk meningkatkan pengeluaran agregat. Langkah yang dilakukan adalah
mengurangi pajak pendapatan individu secara menyeluruh supaya pendapatan
disposebel bertambah dan akan meningkatkan konsumsi rumah tangga.
Kebijakan
penurunan pajak oleh segi penawaran mempunyai tujuan yang berbeda.maksud
langkah tersebut dapat dibedakan kepada dua aspek.
I.
Untuk
menggalakkan golongan propesional dan pengusaha bekerja lebih giat.
Biasanya mereka membayar tingkat pajak yang sangat tinggi untuk setiap tambahan
pendapatan. Maka mereka di anggap tidak mau bekerja lebih keras lagi.
Pengurangan pajak terurama di tunjukkan kepada mereka dengan harapan mereka
dapat lebih giat.
II.
Untuk
menggalakan perusahaa-perusahaan mempertinggi efisiensi kegiatan ekonominya.
Mengurangi pajak keuntungan perusahaan, memberi fasilitas untuk mempercepat
depresiasi, dan memberikan insentif fiskal untuk melakukan riset dan
pengembangan perusahaan adalah langkah-langkah yang bertujuan untuk menciptakan
suasana agar mereka dapat beroperasi dan berkembang secara efisien. Langkah
mengurangi pajak perusahaan ini juga bertujuan agar mereka mengembangkan/menggunakan
teknologi yang lebih canggih.
2.3.3
Stagflasi dan Kebijakan
Segi Penawaran
Permintaan dan penawaran agregat yang awal[24]masing-masing adalah AD0 dan AS0. Dengan demikian keseimbangan awal dicapai di E0
dan keseimbangan ini menggambarkan tingkat harga P0 dan tingkat
pendapatan nasional Y0.Misalkan timbul salah satu masalah yang
menimbulkan stagflasi seperti kenaikan upah tenaga kerja, kemerosotan nilai
mata uang atau kenaikan harga barang impor. Efek dari salah satu perubahan
seperti itu kurva penawaran agregat akan bergeser ke kiri-yaitu digambarkan
oleh perubahan dari AS0 menjadi AS1. Efek dari perubahan
ini keseimbangan berubah dari E0 meniadi El dan
menyebabkan pendapatan nasional riil menurun dari Y0 ke Y1
dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Dengan kata lain, stagflasi
berlaku.
Untuk
mengatasi masalah tersebut pemerintah menjalankan kebiiakan segi penawaran
yaitu melakukan langkah-langkah yang menurunkan biaya produksi
perusahaan-perusahaan (misalnya dengan mengurangi pajak ke atas bahan mentah
atau menetapkan harga bahan mentah) dan menggalakkan perkembangan teknologi. Langkah-langkah pemerintah tersebut akan memindahkan
kurva AS kc kanan, misalnya dari AS1 meniadi AS2.
Keseimbangan baru dicapai di E2 dan berarti tingkat harga mencapai P2
dan pendapatan nasional Y2. Apabila AS1 dapat
dikembalikan kepada AS0 sebagai akibat dari kebijakan segi
penawaran, tingkat harga akan kembali ke P0 dan pendapatan nasional
riil ke Y0.[25]
2.3.4
Inflasi dan Kebijakan Segi Penawaran
Selanjutnya
perhatikan pula bagaimana masalah inflsi yang timbul diatasi dengan menialankan
kebijakan segi penawaran. Perhatikan Gambar 10.10. Keseimbangan permulaan
dicapai di E0, yaitu pada perpotongan AD0 ke AS0.
Pada keseimbangan ini tingkat harga P0 dan pendapatan nasional riil
Y0. Perkembangan ekonomi yang pesat memindahkan permintaan agregat
dari AD0 menjadi AD1 dan memindahkan keseimbangan ke E1
yang menggambarkan inflasi berlaku (harga naik dari P0 ke P1)
dalam keadaan ekonomi yang berkembang (pendapatan nasional riil bertambah dari
Y0 ke Y1). Walaupun pertumbuhan ekonomi yang berlaku
merupakan satu hal yang menggalakkan, keadaan inflasi menimbulkan efek buruk
kepada kemakmuran masyarakat. Maka, untuk mcngekalkan pertumbuhan ekonomi yang
berlaku, pemerintah menjalankan kebijakan segi penawaran yang dapat menurunkan
biaya pengeluaran perusahaan-perusahaan dan menggalakkan perkembangan
teknologi. Apabila langkah ini berhasil, penawaran agregat AS akan bergerak ke
kanan, misalnya dari AS0 menjadi AS1. Perubahan ini
memindahkan keseimbangan dari E1 kc E2. Keseimbangan baru
ini menggambarkan bahwa perekonomian semakin berkembang sehingga kesempatan
kerja penuh dicapai (yaitu pendapatan nasional riil mencapai YF) dan
masalah inflasi dapat dikurangi keseriusannya oleh karena harga telah turun
dari P1 ke P2.
2.3.5
Pengangguran danKebijakan segi penawaran
Untuk
memahami bagaimana kebijakan segi penawaran akan digunakan untuk mengatasi
masalah pengangguran perhatikanlah Gambar 10.11.
Keseimbangan
ekonomi dicapai di E0 dan menggambarkan (i) pendapatan nasional riil
dan tingkat harga masing-masing adalah Y0 dan P0, dan
(ii) terdapat pengangguran yang serius dalam perekonomian oleh karena
pendapatan nasional riil yang wujud adalah jauh di bawah YF. Dalam
usaha untuk mengatasi pengangguran pemerintah melakukan beberapa tindakan yang
tergolong sebagai kebijakan segi penawaran. Efek dari pelaksanaan kebijakan
pemerintah tersebut kurva AS0 begeser ke AS1. Pada masa
yang sama beberapa usaha dalam kebijakan segi penawaran tersebut akan menaikkan
kesempatan kerja dan pendapatan. Perubahan ini akan memindahkan kurva AD0
menjadi AD1. Keseimbangan baru yaitu perpotongan antara AS1
dan ADl dicapai di E1 dan berarti tingkat harga relatif stabil pada
P0 dan pendapatan nasional riil meningkat dari Y0 ke Y1
dan pertambahan ini akan mengurangi pengangguran.
Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan segi penawaran adalah sangat efektif untuk mengatasi pengangguran karena di samping memindahkan AS juga dapat memindahkan AD, dan pada masa yang sama tingkat harga dapat distabilkan. Pertumbuhan ekonomi juga lebih pesat.[27]
DAFTAR PUSTAKA
Boediono. 1985. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2
Ekonomi Makro. Yogyakarta : BPFE
Nordhaus, William D and
Paul A. Samuelson. 1985. Ekonomi. Jakarta
: Penerbit Erlangga.
Rahardja,
Prathama and Mandala Manurung. 2008. Pengantar
Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi). Jakarta : Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sukirno, Sadono.
2000. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta
: PT RajaGrafindo Persada.
Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi
Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
0 Response to "Kebijakan Pemerintah Dalam Ekonomi Makro"
Post a comment