Penerimaan dan Distribusi Beban Pemerintah

1 Pengertian Penerimaan Pemerintah

Menurut undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Pemerintahan adalah Pemerintahan Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah.Penerimaan pemerintah dapat diartikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dan sebagainya. Di samping mempunyai berbagai kewajiban, Negara (pemerintah) juga mempunyai berbagai hak. Salah satu haknya adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi Negara untuk membiayai berbagai pengeluaran sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan negra/pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Penerimaan atau pendapatan Negara (government revenue) adalah semua penerimaan kas umum (kas penerimaan pusat) atau kas daerah (penerimaaan daerah) dari berbagai sumber yang sah, yang menambah ekuilitas dana dalam periode tahun anggaraan bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat atau daerah. Dalam arti yang luas, penerimaan atau pendapatan Negara adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pencetakan uang, pinjaman pemerintah menjalankan berbagai pungutan dari masyarakat yang didasarkan pada undang-undang.

2.2 Sumber Penerimaan dan Distribusi Beban Pemerintah

2.2.1 Sumber Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah kita artikan sebagai penerimaan pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya yaitu meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang, dsb. Di dalam kenyataannya kita tidak dapat menarik suatu batas yang tegas dari macam-macam sumber penerimaan pemerintah itu, tetapi walaupun demikian sumber-sumber penerimaan pemerintah ataupun cara-cara yang dapat ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada intinya dapat digolongkan sebagai berikut :

2.2.1.1 Pajak

Yang dimaksud dengan pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepadapemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Misalnya : Pajak kendaraan bermotor, pajak penjualan dsb. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negra (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bias ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Sementara itu, dari perspektif ekonomi, pajak dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sector privat kepada sector public. Pemehaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa public yang merupakan kebutuhan masyarakat. Adapun pemahaman pajak dari perspektif hukum, menurut Soemitro, adalah suatu perikatan yang muncul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus (petugas pemeriksa pajak) sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayaran pajak. Pajak, menurut pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, adalah konstribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun cirri-ciri pajak yang diantaranya : iuran rakyat kepada Negara, pajak dipungut oleh Negara, pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, pemungutan pajak dapat dipaksakan, pemungutan pajak merupakan alih dana dari wajib pajak sebagai pembayar pajak (sector swasta) kepada pemungut pajak/ pengelola pajak (Negara/pemerintah), Pajak mempunyai fungsi bugeter (mengisi kas Negara/anggaran Negara) dan fungsi regulerent (mengatur kebijakan Negara dibidang social dan ekonomi), tanpa ada kontraprestasi (imbalan) secara langsung yang bersifat individu, hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai tugas umum Negara/pemerintah, baik rutin maupun pembangunan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.2.1.2 Retribusi

Yang dimaksud dengan retribusi ialah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah dimana kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut. Misalnya : Uang kuliah, uang langganan air minum, uang langganan listrik

2.2.1.3 Keuantungan dari perusahaan-perusahaan Negara

Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan penerimaan pemerintah dari hasil penjualan (harga) barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan Negara.

2.2.1.4 Sumbangan masyarakat

untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran biaya-biaya perizinan (lisensi), tol atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu seperti di jagorawi.

2.2.1.5 Pencetakan uang kertas

Karena sifat dan fungsinya, maka pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat. Pemerintah mempunyai kekuaasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau minta kepada bank sentral guna memberikan pinjaman kepada pemerintah walaupun tanpa suatu deking. Apabila pencetakan uang itu dijalankan dengan kurang hati-hati, maka akibatnya akan kurang baik yaitu cenderung untuk menimbulkan inflasi.

Inflasi mempunyai pengaruh seperti hanya dengan pajak. Oleh karena itu sering kali inflasi disebut sebagai pajak yang tidak kentara, karena konsumen dengan jumlah uang yang sama akan dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang semakin sedikit jumlahnya berhubung dengan turunnya nilai uang.

2.2.1.6 Hasil dari undian Negara

Dengan undian Negara, pemerintah akan mendapatkan dana yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dpaat dijual dengan semua pengeluaran-pengeluarannya termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang darai undian Negara tersebut. Undian Negara ini adalah baik sifatnya karena harga surat undiannya adalah sangat murah, sehingga mereka yang membelinya tidak begitu merasakan rugi kalau tidak memperoleh kemenangan, tetapi sekedar menyumbang kepada pemerintah, sedangkan yang menang akan sungguh-sungguh akan merasa senang. Tetapi sering kali usaha-usaha mengumpulkan dana melalui system undian ini membawa pengaruh-pengaruh yang kurang baik terhadap kehidupan rakyat kecil karena mereka ini kemudian berlomba-lomba dalam mencari kemenangan, tanpa melihat kemampuannya dan kurang mengadakan perhitungan. Hal ini memang masuk akal karena bila mereka menang, status sosialnya akan meningkat dengan cepat sekali. Contoh : Sumbangan Yayasan Dana Bantuan.

2.2.1.7 Pinjaman

Pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Pada umumnya Negara-negara sedang berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunannya sebagian besar pada pinjaman ini.

2.2.1.8 Hadiah

Sumber dana jenis ini dapat terjadi seperti pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah, atau dari swasta kepada pemerintah dan dapat pula terjadi dari pemerintah dari suatu Negara kepada pemerintah Negara lain. Penerimaan Negara dari sumber ini sifatnya adalah folunter tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung.

2.3 Distribusi Beban Pemerintah

Distribusi adalah suatu proses penyamapian barang atu jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atu jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (utility) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Hal penting dari inventarisasi sumber-sumber keuangan pemerintahan di atas adalah pemecahan masalah mengenai prinsip-prinsip yang harus ditempuh untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada anggota-anggota masyarakatnya. Kita lihat sekarang mengenai sumber penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak karena pajak adalah sumber penerimaan Negara yang terbesar bagi Negara-negara dimanapun. Pajak disamping sebagai sumber penerimaan Negara yang utama (fungsi budget) juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (fungsi pengatur).

Sebagai alat anggaran (budgetary) pajak digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan-kegiatan rutin. Pajak dalam fungsinya sebagai pengatur (regulatory), dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan distribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi. Tetapi pengertian ini diperluas yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan baik kegiatan produsen maupun konsumen dalam mencapai tujuannnya masing-masing. Dengan melalui system perpajakan pemerintah dapat menghalangi dihasilkannya barang-barang tertentu yang tidak dikehendaki oleh pemerintah, dan dapat pula pemerintah mencegah konsumsi barang-barang tertentu yang diperkirakan akan mengganggu kesehatan atau di anggap kurang penting oleh pemerintah. Sebaliknya dengan meringankan beban pajak atau menghapus pajak pemerintah dapa tmemajukan suatu kegiatan ekonomi tertentu.

2.3.1 Smith’s Conons

Dalam mendistribusikan beban pemerintah atau dengan kata lain karena kegiatan pemerintah sebagian besar dibiayai oleh penerimaan pajak, maka berarti ada masalah pengenaaan pajak pada wajib pajak. Dalam pengenaan pajak itu adam smith telah mengajukan beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik yang disebut dengan Smith’s Conons, yaitu :

2.3.1.1  Prinsip kesamaan / keadila (equity)

Artinya ialah bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagian dasar didalam distribusi beban pajak itu, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting tetapi beban riil dalam arti kepuasaan yang hilang.

2.3.1.2 Prinsip Kepastian (Certainty)

Pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintahan sendiri.

2.3.2.3 Prinsip Kecocokan/Kelayakan (convenience)

Pajak jangan sampai terlalu menekan seseorang wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

2.3.3.4  Prinsip Ekonomi (economy)

Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya. Smith’s Conons ini masih dilengkapi oleh sarjana lain dengan satu prinsip lagi yaitu yang disebut prinsip ketepatan (adequity). Pajak hendaknya dipungut tepat pada waktunya jangan smapai mempersulit posisi anggaran belanja.

2.3.2 Benefit Approach dan Ability to Pay Approach ?

Pendekatan ini lebih mudah dilaksanakn yaitu pada pokoknya bahwa :

2.3.2.1 Benefit Approach dengan kata lain adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah.

2.3.2.2 Ability to Pay Approach, sering pula disebut sebagai prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan atas daya pikul seorang wajib pajak. Jadi yang dimaksud ialah bahwa seorang wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Wajib pajak yang memliki kemampuan membayar yang sama dikenai pajak yang sama bebannya (horizontal equity), dan wajib pajak yang kemmpuannya berbeda dikenai pajak yang berbeda pula bebannya (vertical equity). Kemampuan untuk membayar pajak ini dapat diketahui dengan melihat besarnya pendapatn baik yang berasal sdari tenaga kerja maupun yang bersal dari kekayaan serta besarnya pengeluaran seseorang wajib pajak setelah pengeluaran konsumsi esensial.

2.3.3 Konsep Equal Sacrifice

Sehubungan dengan prinsip kemampuan untuk membayar pajak berdasarkan atas kesamaan, maka apa yang kita maksud dengan sama disini adalah pembayarannya dalam arti beban riil (riil burden) yang di derita seorang wajib pajak. Beban riil ini kita ukur dengan besarnya kepuasaan atau guna (utility) yang hilang, karena pembayaran pajak tersebut.Berhubung untuk mengukur kemampuan membayar pajak dapat dilihat dari tingkat pendapatan seseorang wajib pajak, maka kita akan menggunakan anggapan bahwa pengorbanan yang diserahkan oleh wajib pajak sebagai individu dapat di ukur sebagai fungsi dari pendapatan yang diserahkannya kepada pemerintah. Jadi jelasnya ialah bahwa kepuasaan atau guna itu merupakan fungsi dari besarnya pendapatan seseorang. Prinsip atas dasar pengorbanan ini dapat kita golongkan menjadai tiga macam yaitu :

2.3.3.1 Kesamaan pengorbanan secara absolute;

Kesamaan pengorbanan absolut (equal absolute sacrifice) ialah bahwa pajak hendaknya dibebankan kepada wajib pajak sedemikian rupa sehingga beban riil atau kepuasan/guna yang hilang dari masing-masing pembayar pajak itu adalah sama besarnya.

2.3.3.2 Kemampuan pengorbanan secara proforsional;

Untuk kesamaan pengorbanan yang proporsional (equal proportional sacrifice) berarti pajak hendaknya didistribusikan kepada wajib pajak sedemikian rupa sehingga jumlah kepuasan/guna yang hilang yang diderita masing-masing wajib pajak itu sebanding dengan seluruh kepuasan/guna total yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak tersebut dari jumlah pajak yang dimilikinya.

2.3.3.3 Kesamaan pengorbanan secara marginal.

Prinsip kesamaan pengorbanan batas (equal marginal sacrifice) menghendaki agar pajak itu didistribusikan sedemikian rupa diantara wajib pajak sehingga masing-masing akan memiliki sejumlah pendapatan setelah dikenai pajak, yang dapat memberikan guna batas (marginal utility) yang sama. Atau dengan perkataan lain jumlah pengorbanan dalam arti kepuasan yang hilang bagi seluruh wajib pajak dalam perekonomian itu adalah yang paling minimum (minimum aggregate sacrifice).

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mendidtribusikan pendapatan agar kesejahteraan dapat menyebar ke setiap lapisan masyarakat. Ketidak sempurnaan pasar dapat menyebabkan penumpukan kekayaan pada salah satu golongan atau kelompok masyarakat saja. Apa lagi jika penumpukan kekayaan ini juga terjadi karena adanya monopoli. Akibatnya, kesenjangan antar golongan akan semakin melebar. Jika hal tersebut dibiarkan, maka bibit-bibit kecemburuan sosil akan mudah menjadi “bahan bakar” yang efektif untuk meledakan anarki. Hanya Negara yang bias “memaksa” golongan masyarakat kaya untuk enyisihkan penghasilannya dengan mewajibkan mereka membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Hasil pemungutan pajak tersebut digunakan pemerintah atau Negara menjalankan fungsi distribusi.

Melalui pemungutan pajak, Negara bias menyediakan pelayanan kesehtan yang murah dan pendidikan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat. Negara juga bias memberikan subsidi atas pengadaan rumah murah dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya.

Share this post