-->

Pengertian APBN

Pengertian APBN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 1 angka 7, UU No. 17/2003). Merujuk Pasal 12 UU No. 1/2004.Tentang Perbendaharaan Negara, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:
2.1.1 Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan.
2.1.2 Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan.
2.1.3 Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. (Pasal 12 ayat (2) UU No. 1/2004). Tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan. Sejak tahun 2000, Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebelumnya, tahun anggaran dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Marettahun berikutnya. Penggunaan tahun kalender sebagai tahun anggaran ini kemudian dikukuhkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara (Pasal 4 UU No. 17/2003 dan Pasal 11 UU No. 1/2004).
Sebagaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan UU No. 17/2003,anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai fungsi akuntabilitas, pengeluaran anggaran hendaknya dapatdipertanggungjawabkan dengan menunjukkan hasil (result) berupa outcome atau setidaknya output dari dibelanjakannya dana-dana publik tersebut. Sebagai alat manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat membantu aktivitas berkelanjutan untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi program pemerintah.Sedangkan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untukmewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Pemerintah menggunakan anggaran untuk mengendalikan dan mencatat maslaah-masalah fiskal. Karena suatu anggaran menunjukkan rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang akan dilakukan untuk suatu tahun.
Kebutuhan anggaran (kebijakan fiskal) adalah kebijakan untuk mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar sesuai dengan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dan pada gilirannya mampu menciptakan lapangan kerja.
Kebijakan anggaran merupakan salah satu paket tindakan pemerintah dibidang pengeluaran dan penerimaan keuangan Negara. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi, mengesuhakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kestabilan.
Dalam melaksanakan peranannya, pemerintah melakukan kegiatan ekonomi dengan berbagai cara, yaitu :
Penetapan pengaturan
Penetapan pengaturan dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu penentuan kebijaksanaan, pemberian pengarahan, perizinan, pengawasan
Pengelolaan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh swasta.
Pengelolaan usaha di bidang ekonomi dan sosial.

Jenis Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Defisit
Defisit anggaran terjadi bila belanja pemerintah melebihi penerimaan. Selisih atau kelebihan belanja dari penerimaan sama jumlahnya dengan besarnya defisit. Dengan demikian, besaran defisit selalu sama dengan utang pemerintah yang dibutuhkan untuk menutupi belanja. Di negara berkembang, biasanya batas aman defisit tidak melebihi 3% PDB.
Jika aktivitas perekonomian lambat dan pengangguran meningkat, maka anggaran negara bisa menjadi defisit. Anggaran tersebut defisit jika pengeluaran pemerintah diperkirakan lebih besar daripada pendapatan. Peningkatan pengeluaran pemerintah itu bisa terjadi di bidang pertahanan, kesejahteraan, transportasi dan lain-lain. Pengeluaran ini bisa menciptakan lapangan kerja baru. Bila banyak tenaga kerja yang diserap, maka masyarakat akan semakin mampu untuk membeli barang dan jasa. Dengan demikian, bisnis akan semakin berkembang dan pada akhirnya bisnis akan menciptakan lapangan kerja baru.
Meskipun demikian terdapat bahaya dari anggaran defisit, yaitu munculnya inflasi karena pengeluaran pemerintah lebih besar daripada pendapatan. Selain itu, untuk mendapatkan dana biasanya pemerintah harus meminjam uang. Dengan demikian, utang pemerintah semakin meningkat.
Anggaran Surplus dan Seimbang
Anggaran disebut surplus bila penerimaan anggaran diperkirakan lebih besar dari pada pengeluaran. Hal ini bisa terjadi bila perekonomian aktif sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendorong perekonomian. Bila perekonomian aktif, maka pemerintah akan dapat mengumpulkan lebih banyak pajak.
Sejak Tahun 2000, Indonesia menerapkan anggaran defisit menggantikan anggaran berimbang dan dinamis yang telah digunakan selama lebih dari tiga puluh tahun. Dalam tampilan APBN, dikenal dua istilah defisit anggaran, yaitu: keseimbangan primer (primary balance) dan keseimbangan umum (overall balance). Keseimbangan primer adalah total penerimaan dikurangi belanja tidak termasuk pembayaran bunga. Keseimbangan umum adalah total penerimaan dikurangi belanja termasuk pembayaran bunga.
Jadi di sini yang di maksud dengan keseimbangan surplus dapat di nilai dari penerimaan suatu Negara dengan belanjah pemerintah yang sama-sama akan mencapai titik keseimbangan antara penerimaan dan belanjah Negara. Kita dapat menilai hasil dari suatu proses pengimplementasikan semua peranan struktur dan sudah menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang yang mengatur dan menjalankan suatu prekonomian Negara yang baik.
Anggaran Dinamis
Anggaran dinamis adalah anggaran yang selalu meningkat dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Selain itu diusahakan meningkatkan pendapatan dan penghematan dalam pengeluarannya, sehingga dapat meningkatkan tabungan pemerintah/negara untuk kemakmuran masyarakat.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Dimulai dari cita-cita hingga target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya lalu rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan yang nyata. Jadi realisasi APBN yaitu bagaimana pemerintah mampu mewujudkan apa yang ingin dicapai dalam APBN suat Negara dengan batas-batas waktu yang ditentukan. Dengan realisasi APBN disinilah keadaan perekonomian Negara dapat ditinjau apakah defisit, surplus atau berimbang.
Realisasi APBN Tahun 2011-2015
Realisasi APBN 2011 hingga Maret 2011 lebih baik dari periode yang sama tahun lalu, dengan realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 213 ,8 triliun, atau naik Rp 38,8 triliun dari realisasi tahun 2010 . Kenaikan juga berlaku bagi realisasi belanja negara, dengan peningkatan sebesar 13,9 persen dari tahun lalu, atau mencapai Rp 208 triliun hingga Maret 2011.
Menteri Keuangan (Menkeu) Chatib Basri mengatakan terdapat defisit anggaran sebesar Rp 153,3 triliun setelah pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2012. "Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan hibah serta belanja negara, terdapat defisit anggaran Rp 153,3 triliun, yang berarti mencapai 80,64 persen dari target defisit APBN-P 2012 sebesar Rp 190,10 triliun," kata Menkeu di Gedung DPR Jakarta
Kementerian Keuangan menyatakan realisasi belanja modal tahun 2013 mencapai 89% atau Rp171,8 triliun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 yang sebesar Rp192,60 triliun.
Pendapatan Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2014, dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mengalami kenaikan tiap tahunnya (tahun 2011-2014), tercatat pendapatan pada tahun 2011 mencapai 1.210.599,6 milyar rupiah dan meningkat pada tahun-tahun selanjutnya, menjadi  1.358.205,0 milyar rupiah pada tahun 2012, dan 1.529.673,1 milyar rupiah pada tahun 2013, Serta pada tahun 2014  menjadi 1.667,1 Trilliun.
Pemerintah mencatat, realisasi belanja negara (sementara) mencapai Rp 1.810 triliun atau 91,2% dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun, utamanya dialokasikan pada sektor produktif, khususnya infrastruktur dan program kesejahteraan sosial. "Kondisi fiskal 2015 dalam situasi yang aman sehingga stabilitas perekonomian terjaga dengan baik secara berkesinambungan," ungkap Menteri Keuangan Bamban.
Realisasi APBN Tahun 2016
Hingga semester I Tahun 2016, pendapatan Negara telah mencapai Rp634.677,2 miliar atau 35,5 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Realisasi tersebut lebih rendah sebesar Rp33.249,2 miliar dari realisasi pada semester I tahun 2015 sebesar Rp667.926,4 miliar atau 37,9 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2015.
“Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi domestik yang belum optimal, tren perlambatan ekonomi global yang berdampak terhadap rendahnya aktivitas ekspor dan impor, rendahnya harga minyak mentah dunia, penurunan permintaan dari negara maju, dan rendahnya harga komoditas dunia terutama batubara,” jelas Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro saat menyampaikan laporan pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016 kepada pimpinan Badan Anggaran DPR-RI.
Di sisi belanja negara, realisasi dalam semester I tahun 2016 sebesar Rp865.354,4 miliar atau 41,5 persen dari pagu APBNP tahun 2016. Realisasi Belanja Negara tersebut secara nominal lebih tinggi sebesar Rp113.161,0 miliar dari realisasi belanja negara pada semester I tahun 2015 sebesar Rp752.193,4 miliar atau 37,9 persen dari pagu APBNP tahun 2015.
Adapun realisasi defisit anggaran dalam semester I tahun 2016, menurut Menkeu, sebesar Rp230.677,2 miliar atau 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). “Realisasi defisit anggaran tersebut lebih rendah sebesar Rp146.410,1 miliar dari realisasi defisit anggaran pada semester I tahun 2015 sebesar Rp84.267,1 miliar atau 0,73 persen dari PDB tahun 2015,” jelas Menkeu dalam buku “Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016”  yang telah diserahkannya kepada pimpinan Badan Anggaran DPR-RI itu.
Realisasi APBN Tahun 2017
Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2017. Sebab, pencapaian target-target di beleid anggaran tahun lalu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, sampai akhir tahun 2017 realisasi penerimaan perpajakan mencapai sebesar Rp 1.339,8 triliun, atau 91%. Jika tidak memperhitungkan hasil program amnesti pajak, penerimaan perpajakan 2017 tumbuh 12,6% dibanding dengan 2016.
Dengan realisasi penerimaan perpajakan tersebut, maka  defisit anggaran 2017 mencapai sebesar 2,57%. Jumlah itu lebih rendah dari target dalam APBN-P 2017 yang sebesar 2,92%. Dengan realisasi itu kesehatan serta keberlanjutan fiskal dinilai masih sehat.
Realisasi APBN Tahun 2018
Pertumbuhan Ekonomi APBN 5,4 persen, realisasi semester I-2018 5,1 persen. (perkiraan)Inflasi APBN 3,5 persen, realisasi semester I-2018 3,1 persen. Nilai Tukar Rupiab APBN, Rp 13.400, realisasi semester I-2018 rata-rata Rp 13.746 per USD. SPN 3 bulan APBN 5,2 persen, realisasi semester I-2018 4,3 persen. Harga minyak dunia APBN USD 48 per barel, realisasi semester I-2018 rata-rata USD 67 per barel. Lifting minyak APBN 800 ribu barel per hari (bph), realisasi semester I-2018 758 ribu bph. Lifting gas APBN 1,20 juta barel setara minyak, realisasi semester I-2018 1,14 juta barel setara minyak.

Struktur APBN
Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :
Pendapatan Negara
Besaran pendapatan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
Indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi;
Kebijakan pendapatan negara;
Kebijakan pembangunan ekonomi;
Perkembangan pemungutan pendapatan negara secara umum;
Kondisi dan kebijakan lainnya.
Penerimaan Perpajakan
Pendapatan Pajak Dalam Negeri
Pendapatan pajak penghasilan (pph)
Pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
Pendapatan pajak bumi dan bangunan
Pendapatan cukai
Pendapatan pajak lainnya
Pendapatan Pajak Internasional
Pendapatan bea masuk
Pendapatan bea keluar
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Penerimaan sumber daya alam
Pendapatan bagian laba BUMN
PNBP lainnya
Pendapatan dari pengelolaan BMN
Pendapatan jasa
Pendapatan bunga
Pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi
Pendapatan pendidikan
Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi
Pendapatan iuran dan denda
Pendapatan BLU
Pendapatan jasa layanan umum
Pendapatan hibah badan layanan umum
Pendapatan hasil kerja sama BLU
Pendapatan BLU lainnya
Belanja Negara
Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
Asumsi dasar makro ekonomi;
Kebutuhan penyelenggaraan negara;
Kebijakan pembangunan;
Risiko (bencana alam, dampak kirisi global)
Kondisi dan kebijakan lainnya.
Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi.
Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah :
Fungsi pelayanan umum. Fungsi pertahanan. Fungsi ketertiban dan keamanan. Fungsi ekonomi. Fungsi lingkungan hidup. Fungsi perumahan dan fasilitas umum. Fungsi kesehatan. Fungsi pariwisata. Fungsi agama. Fungsi pendidikan. Fungsi perlindungan sosial
Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah
Belanja pegawai. Belanja barang. Belanja modal. Pembayaran bunga utang. Subsidi. Belanja hibah. Bantuan sosial. Belanja lain-lain
Pembiayaan
Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:
Asumsi dasar makro ekonomi;
Kebijakan pembiayaan;
Kondisi dan kebijakan lainnya.
Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi :
Pembiayaan perbankan dalam negeri
Pembiayaan nonperbankan dalam negeri
Hasil pengelolaan aset
Surat berharga negara neto
Pinjaman dalam negeri neto
Dana investasi pemerintah
Kewajiban penjaminan
Pembiayaan Luar Negeri, meliputi :
Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
 Penerusan pinjaman
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut agar bisa berjalan dengan lancar.
Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak.
Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.
Siklus APBN
Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut:
Perencanaan dan penganggaran APBN
Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut dilaksanakan misal untuk APBN 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran. Tahap perencanaan dimulai dari:
Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran
Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan dananya
Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah ditetapkan;
K/L menyusun rencana kerja (Renja);
Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan;
Rancangan awal RKP disempurnakan;
RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; RKP ditetapkan.
Tahap penganggaran dimulai dari:
Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif;
Penetapan pagu indikatif  penetapan pagu anggaran K/L;
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran K/L (RKA-K/L);
Penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang APBN;
Penyampaian nota keuangan, rancangan APBN, dan rancangan uu tentang APBN kepada DPR.
Penetapan/Persetujuan APBN
Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Keppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.
Pelaksanaan APBN
Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 - 31 Desember 2014.Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.
Pelaporan dan Pencatatan APBN
Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta catatan atas laporan keuangan.
Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban APBN
Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksanaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir

DAFTAR PUSTAKA
Samuelson, Paul A, William D. Nordhaus. 1985. Ekonomi. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer. 1997. Ekonomi Makro. Jakarta : PT. Rineka Cipta
https://lusyfaradila.wordpress.com/2011/11/29/kebijakan-anggaran/

0 Response to "Pengertian APBN"

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel